JCNEWS.ID –LAMPUNG SELATAN – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan tajam. Proyek tersebut diduga mengabaikan prinsip transparansi serta terkesan dikerjakan tanpa perencanaan matang, Rabu (8/4/2026).
Hingga kini, pembangunan belum juga rampung meski telah dimulai sejak november 2025. Ironisnya, di lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi proyek yang seharusnya memuat rincian anggaran, sumber dana, pelaksana kegiatan, hingga target waktu penyelesaian.
Sekretaris Desa Bandar Agung, Lela, membenarkan bahwa pembangunan telah berjalan sejak awal tahun, namun sempat mengalami penghentian sementara.
“Pekerjaan ini dimulai sejak November 2025 dan sempat terhenti ,” ujar Lela.
Temuan di lapangan juga memunculkan tanda tanya terkait pihak pelaksana proyek. Salah satu pekerja, Eko, menyebut pekerjaan tersebut dikaitkan dengan seseorang bernama Edi dari Kalianda.
“Katanya ini punya Pak Edi dari Kalianda,” ungkap Eko.
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan lambannya progres pembangunan serta minimnya keterbukaan informasi. Mereka menilai tidak adanya papan informasi proyek sebagai bentuk ketidaktransparanan.
“Tidak ada papan informasi, jadi kami tidak tahu ini proyek apa, anggarannya dari mana, dan kapan selesai,” ujar salah satu warga.
Warga lainnya juga menilai pembangunan berjalan lambat dan tidak menunjukkan perkembangan signifikan.
“Sudah lama dikerjakan tapi belum selesai, bahkan sempat berhenti. Kami minta kejelasan dari pihak terkait,” ungkapnya.
Ketiadaan papan informasi proyek dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta aturan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah.
Kondisi ini juga memicu dugaan lemahnya pengawasan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Desa Bandar Agung, Sapriadi, turut angkat bicara. Ia menilai hasil pembangunan KDMP di desanya tidak sesuai harapan dan terkesan dikerjakan asal jadi.
“Pembangunan KDMP ini tidak simetris dan sangat tidak sesuai, bahkan terkesan asal jadi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Masyarakat pun mendesak pemerintah dan pihak terkait, khususnya dalam pembangunan KDMP yang dikerjakan oleh rekanan, untuk segera memberikan penjelasan resmi, membuka informasi anggaran secara transparan, serta menuntaskan pembangunan sesuai perencanaan agar dapat segera dimanfaatkan oleh warga.
(Red)