Sabtu, Juni 27News That Matters
Shadow

Korupsi

Terbongkar Diduga Dinkes Lampung Selatan Buat SPJ Bodong

Terbongkar Diduga Dinkes Lampung Selatan Buat SPJ Bodong

Breaking News, Daerah, Kesehatan, Korupsi, Kriminal, Lampung
JcNews.id / LAMPUNG SELATAN – Sektor pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan tengah disorot tajam. Serangkaian dugaan pelanggaran administratif hingga indikasi penyelewengan anggaran mencuat di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan dokumen resmi yang dihimpun tim investigasi serta laporan pengaduan masyarakat, sengkarut masalah ini diduga terjadi secara sistemik. Ragam modus operandi yang ditemukan meliputi dugaan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan, rekayasa kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga monopoli pengadaan logistik. Sinyal merah tata kelola keuangan paling kuat mengarah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Rawat Inap...
LSM PRO RAKYAT Desak KPK RI Bongkar Dugaan Mafia Audit BPK RI di Daerah, Minta Periksa BPK RI Lampung Pasca OTT Muara Enim

LSM PRO RAKYAT Desak KPK RI Bongkar Dugaan Mafia Audit BPK RI di Daerah, Minta Periksa BPK RI Lampung Pasca OTT Muara Enim

Breaking News, Daerah, Korupsi, Lampung, Politik
Jakarta, Jcnews.id - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Bupati Muara Enim dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus berkembang. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap untuk mengatur atau menutupi temuan hasil pemeriksaan keuangan daerah.KPK RI telah mengamankan sejumlah pihak, termasuk pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan ASN BPK RI yang diduga terlibat dalam pengaturan temuan pemeriksaan.Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E, Kamis (11/6/2026) kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK RI, meminta KPK RI tidak berhenti pada penanganan kasus di Sumatera Selatan, tetapi mel...
LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Mangkraknya Proyek Tugu Exit Tol Kota Baru ITERA ke Jaksa Agung RI, Soroti Potensi Pelanggaran Hukum dan Kerugian Keuangan Negara

LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Mangkraknya Proyek Tugu Exit Tol Kota Baru ITERA ke Jaksa Agung RI, Soroti Potensi Pelanggaran Hukum dan Kerugian Keuangan Negara

Breaking News, Jakarta, Korupsi, Kriminal, Politik
Bandar Lampung, LSM PRO RAKYAT secara resmi telah melaporkan dugaan penyimpangan proyek pembangunan Tugu Exit Point Tol Kota Baru (Tugu Selamat Datang) Provinsi Lampung yang berada di kawasan ITERA, kepada Jaksa Agung RI.Laporan tersebut disampaikan terkait proyek milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung yang diduga telah lama mangkrak dan terbengkalai serta telah menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.Berdasarkan data informasi tender yang diperoleh LSM PRO RAKYAT, proyek “Pembangunan Tugu Exit Point Tol Kota Baru (Tugu Selamat Datang)” kode RUP 41701744 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp4.446.593.600,00 dengan nilai kontrak pemenang sebesar Rp4.392.960.452,00.Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umu...
Mantan Kades Bangunan IS Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa

Mantan Kades Bangunan IS Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Lampung
Lampung Selatan - Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menetapkan seorang kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa. Tersangka berinisial IS (45), yang menjabat sebagai Kepala Desa Bangunan, Kecamatan Palas, langsung ditahan usai penetapan pada Rabu (29/4/2026) siang.  Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Selatan menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa tahun 2024.Kasi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Agung Trisa Fadilah Burdan, menjelaskan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang cukup untuk di naikan ke penyidikan. “Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara...
OTT KPK Di Bengkulu,Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka

OTT KPK Di Bengkulu,Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka

Breaking News, Daerah, Jakarta, Korupsi, Kriminal
JCNEWS.ID - Jakarta ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin malam, 9 Maret 2026. Operasi senyap tersebut berlangsung di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan menyeret sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Ia juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Rejang Lebong. Berikut sejumlah fakta terkait OTT tersebut:13 Orang Diamankan KPK mengamankan total 13 orang dalam operasi tersebut. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para pihak yang diamankan langsung diperiksa untuk menggal...
OTT Bupati Rejang Lebong Bengkulu Jadi Alarm Keras, LSM PRO RAKYAT : Kepala Daerah di Provinsi Lampung Bisa Bernasib Sama

OTT Bupati Rejang Lebong Bengkulu Jadi Alarm Keras, LSM PRO RAKYAT : Kepala Daerah di Provinsi Lampung Bisa Bernasib Sama

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Politik
JCNEWS.ID Bandar Lampung, Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) terhadap kepala daerah. Kali ini, KPK RI mengamankan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bersama sejumlah pihak lainnya pada Senin (9/3/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, saat menjelang acara buka puasa bersama di rumah dinas Bupati Rejang Lebong.Dalam operasi tangkap tangan tersebut, sebanyak 13 orang diamankan dan langsung dibawa Selasa (10/3/2026) pagi ke Kantor KPK RI di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan.Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E, Selasa (10/3/2026) siang di kantor LSM PRO RAKYAT di Pahoman kepada awak media me...
Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran 13 OPD Lampung Selatan ke Kejati

Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran 13 OPD Lampung Selatan ke Kejati

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Politik
Lampung Selatan,jcnews.idAliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung, pada Selasa, 3 Maret 2026, secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024–2025 yang diduga terjadi di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.Ketua ALAK Lampung, Novianto, menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan disusun berdasarkan penelusuran dokumen anggaran, analisis realisasi belanja, serta temuan lapangan yang menunjukkan adanya indikasi kuat praktik melawan hukum.“Hari ini kami resmi melaporkan 13 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Laporan ini memuat dugaan penyimpangan anggaran yang be...
Bungkamnya Ketua DPRD Lampung Selatan Terkait Harga Pupuk Jadi Sorotan Petani

Bungkamnya Ketua DPRD Lampung Selatan Terkait Harga Pupuk Jadi Sorotan Petani

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Lampung Selatan-jcnews.idSetelah Ramai diperbincangkan masyarakat beberapa pekan lalu terkait penjualan pupuk bersubsidi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yang diperjualbelikan kios Surya Alam Desa Bangunan kecamatan palas milik Kariman di luar harga eceran tertinggi(HET)kini Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD)dan Dinas Pertanian Lampung Selatan di duga kompak bungkam.Pasalnya,Semenjak informasi ini terbit tertanggal 8 februari 2026 sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak DPRD serta kepala Dinas Pertanian yang membidanginya.Sebelumnya,Awak media ini sempat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat serta menghubungi ketua Erma Yusneli dan Mugiono kepala Dinas Pertanian melalui via WhatsApp,Namun tidak pernah ada respon,baik secara lisan a...
ALAK Lampung Demo Depan Kantor Bupati Lam-Sel Ungkap Dugaan KKN Sistemik di 13 OPD Lampung Selatan, Desak Penegakan Hukum

ALAK Lampung Demo Depan Kantor Bupati Lam-Sel Ungkap Dugaan KKN Sistemik di 13 OPD Lampung Selatan, Desak Penegakan Hukum

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Lampung Selatan — Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung mempublikasikan hasil analisis dan komparasi tata kelola anggaran pada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024–2025.Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai berlangsung berulang, sistemik, dan lintas sektor.Temuan ALAK diperoleh melalui penelusuran dokumen perencanaan, penganggaran, realisasi belanja, serta kajian awal di lapangan. ALAK menilai, pola penyimpangan yang ditemukan tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif semata, melainkan telah mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.Kondisi tersebut juga berdampak langsung terh...
LSM PRO RAKYAT Resmi Adukan Dugaan Penyimpangan Proyek SPAM Tanggamus ke Jaksa Agung dan Jampidsus: “Ini Harus Diusut Tuntas

LSM PRO RAKYAT Resmi Adukan Dugaan Penyimpangan Proyek SPAM Tanggamus ke Jaksa Agung dan Jampidsus: “Ini Harus Diusut Tuntas

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Politik
Bandar Lampung, jcnews.idLSM PRO RAKYAT resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ditujukan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait dugaan kuat penyimpangan dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022.Pengaduan tersebut didaftarkan langsung oleh LSM PRO RAKYAT, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM didampingi oleh Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E kepada awak media, Rabu (11/2/2026).Berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan LSM PRO RAKYAT, proyek-proyek SPAM di berbagai pekon di Kabupaten Tanggamus diduga, Tidak sesuai spesifikasi kontrak, Mengalami kekurangan volume pekerjaan, ...