Sabtu, September 26News That Matters
Shadow

Korupsi

LSM PRO RAKYAT “Ketuk Pintu” BPK RI Lampung, Anggaran Perjadin DPRD Lamsel Harus Diperiksa

LSM PRO RAKYAT “Ketuk Pintu” BPK RI Lampung, Anggaran Perjadin DPRD Lamsel Harus Diperiksa

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Lampung Selatan, Politik
BANDAR LAMPUNG, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT secara resmi menyampaikan surat pengaduan masyarakat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait dugaan ketidakpatuhan dan ketidakefisienan dalam penggunaan APBD Kabupaten Lampung Selatan, khususnya berkaitan dengan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.Surat bernomor 0181/Sekwan-DPRD-Lamsel/BPK-RI-LPG/LSM-PR/IX/2026 tersebut ditujukan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Surat tersebut telah diterima oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.LSM PRO RAKYAT meminta BPK RI tidak berhenti pada penerimaan administrasi, tetapi melakukan verifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan oleh ...
Insentif RT, Linmas dan Para Kader di Desa Marga Catur September–Desember 2025 Belum Dibayar

Insentif RT, Linmas dan Para Kader di Desa Marga Catur September–Desember 2025 Belum Dibayar

Breaking News, Daerah, Info Desa, Korupsi, Lampung, Lampung Selatan
JcNews.id, Lampung Selatan — Insentif Ketua RT, Linmas, serta para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, untuk periode September hingga Desember 2025 hingga kini belum dibayarkan.Tunggakan tersebut berarti hak insentif selama empat bulan belum diterima oleh sejumlah unsur yang selama ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.Informasi mengenai belum dibayarkannya insentif tersebut diperoleh IndepthNews dan kemudian dikonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, Jumat, 28 Agustus 2026.Muhlis membenarkan bahwa pembayaran insentif untuk Ketua RT, Linmas dan para kader pada empat bulan terakhir tahun anggaran 2025 memang belum direalisasikan.Menurut Muhlis, kondisi t...
Erdiyansyah Kadis PMD Kasus Dana BUMDES Desa Bumi Asri Telah Dilaporkan Ke inspektorat

Erdiyansyah Kadis PMD Kasus Dana BUMDES Desa Bumi Asri Telah Dilaporkan Ke inspektorat

Breaking News, Daerah, Info Desa, Korupsi, Lampung Selatan
Jcnews.id,|Lampung Selatan-Berawal dari anggaran Bumdes Desa Bumi asri kecamatan palas kabupaten Lampung yang di gelontorkan melalui ketahanan pangan sebesar Rp.140.000.000 yang kembangkan melalui pembelian ternak bebek dan sewa lahan persawahan milik warga setempat.senin 24 Agustus 2026.  Di jelaskan oleh Ponidi Memang benar Dana Bumdes itu di serahkan kepadanya untuk di kelola melalui ternak bebek supaya dapat berkembang dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD).Namun sudah empat bulan ini terhenti karena dana tersebut terpakai oleh pihak Desa untuk tanah timbun,menguruk lokasi KDMP.jelasnya. Kemudian,Mendengar informasi demikian awak media ini temui Mugi Santoso selaku Ketua Bumdes Desa Bumi asri guna menelusuri kebenarannya, Benar saja setelah di tanyakan d...
Ketua LSM Pro Rakyat Aqrobin soroti Tiga perkara korupsi di Kejari Lampung Selatan,Kominfo LamSel Bulog dan Desa Hara Bajarmanis

Ketua LSM Pro Rakyat Aqrobin soroti Tiga perkara korupsi di Kejari Lampung Selatan,Kominfo LamSel Bulog dan Desa Hara Bajarmanis

Breaking News, Daerah, Korupsi, Lampung Selatan, Politik
Jcnews.id-Pergantian orang nomor satu di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan (Lamsel) menyisakan pekerjaan rumah (PR) perkara korupsi kakap disebut-sebut mangkrak. Diketahui, Kajati Lampung Taufan Zakaria telah melantik sejumlah pejabat eselon III termasuk para Kajari di lingkungan Kejati Lampung, di Aula Kejati, Rabu (12/8/2026). ‎Pengangkatan pejabat eselon III itu, mengacu Surat Keputusan Jaksa Agung RI nomor: Kep-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026. Salah satuny, ‎Ibnu Firman Ide Amin dilantik sebagai Kajari Lampung Selatan.kamis,13 Agustus 2026. Ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin AM menyampaikan harapan supaya Kajari yang baru dilantik bakal menuntaskan perkara korupsi yang sudah masuk dalam tahap Sidik seperti Kasus Kominfo Lampung selat...
Berdalih DD Tahap II Tak Cair, Kades Sidoasih Klaim Selasar UMKM Dihapus. Namun Draf RAB Perubahan Justru Masih Memuat Anggaran Rp25 Juta

Berdalih DD Tahap II Tak Cair, Kades Sidoasih Klaim Selasar UMKM Dihapus. Namun Draf RAB Perubahan Justru Masih Memuat Anggaran Rp25 Juta

Breaking News, Daerah, Info Desa, Korupsi, Lampung Selatan
JcNews.id, Lampung Selatan – Pernyataan Kepala Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, M. Ibrahim, terkait dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, di tengah dalih bahwa pembangunan lima unit Selasar UMKM dibatalkan karena Dana Desa tahap II tidak dicairkan pemerintah pusat, dokumen Draf Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes 2025 justru masih mencantumkan kegiatan tersebut secara utuh.Pernyataan itu disampaikan M. Ibrahim, yang akrab disapa Baim, saat memberikan klarifikasi kepada media ini atas laporan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. Menurutnya, pembangunan lima unit Selasar UMKM memang sempat dianggarkan dalam APBDes Murni 2025, namun tidak jadi dilaksanakan lantaran pemerintah desa tidak menerima pencairan ...
Diduga Ada Penyimpangan Dana Desa 2025, Warga Laporkan Pemdes Sidoasih ke Inspektorat Lampung Selatan

Diduga Ada Penyimpangan Dana Desa 2025, Warga Laporkan Pemdes Sidoasih ke Inspektorat Lampung Selatan

Breaking News, Daerah, Korupsi, Lampung Selatan
Diduga Ada Penyimpangan Dana Desa 2025, Warga Laporkan Pemdes Sidoasih ke Inspektorat Lampung SelatanJcNews.id, Lampung Selatan – Dugaan penyimpangan realisasi dan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 kembali mencuat di Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini sorotan tertuju pada Pemerintah Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, setelah seorang warga melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.Laporan itu diajukan oleh warga berinisial BN pada 14 Juni 2026. BN meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 karena diduga terdapat sejumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya.Menurut BN, laporan yang disampaikan tidak hanya menyangkut satu kegiata...
LSM PRO RAKYAT Apresiasi Langkah Kortas Tipikor Polri Bongkar Dugaan Korupsi Batu Bara Pemicu Blackout Sumatera: “Usut Tuntas, Bongkar Semua Aktor dan TPPU!

LSM PRO RAKYAT Apresiasi Langkah Kortas Tipikor Polri Bongkar Dugaan Korupsi Batu Bara Pemicu Blackout Sumatera: “Usut Tuntas, Bongkar Semua Aktor dan TPPU!

Breaking News, Daerah, Jakarta, Korupsi, Kriminal, Politik
Jakarta Selatan, JCNEWS IDLSM PRO RAKYAT memberikan apresiasi tinggi kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri atas langkah tegas melakukan penyidikan dan penggeledahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pasokan batu bara yang diduga berkaitan dengan peristiwa pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera.Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, kepada awak media di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026) sore.Aqrobin AM menilai langkah cepat dan profesional Kortas Tipikor Polri merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberantas korupsi serta menjadi kado terindah Hari Bhayangkara Tahun 2026 b...
LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Lampung Selatan ke Kejati Lampung, Desak Kepala Dinas Diperiksa

LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Lampung Selatan ke Kejati Lampung, Desak Kepala Dinas Diperiksa

Breaking News, Business, Daerah, Kesehatan, Korupsi, Kriminal, Lampung, Lampung Selatan, Politik
Bandar Lampung,jcnews.idLSM PRO RAKYAT secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.Laporan tersebut diterima oleh Kejati Lampung pada Senin (6/7/2026), sebagaimana tampak pada tanda terima surat yang ditunjukkan dalam dokumen yang disampaikan LSM PRO RAKYAT. Berdasarkan surat bernomor 0407/DINKES-Lamsel/Kejati-Lampung/LSM-PR/VII/2026, laporan tersebut memuat dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, serta dugaan kerugian keuangan negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.LSM PRO RAKYAT menyatakan laporan tersebut disusun berdasarkan dokumen yang dimiliki, dan hasil investigasi dilapangan serta informasi ya...
Terbongkar Diduga Dinkes Lampung Selatan Buat SPJ Bodong

Terbongkar Diduga Dinkes Lampung Selatan Buat SPJ Bodong

Breaking News, Daerah, Kesehatan, Korupsi, Kriminal, Lampung
JcNews.id / LAMPUNG SELATAN – Sektor pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan tengah disorot tajam. Serangkaian dugaan pelanggaran administratif hingga indikasi penyelewengan anggaran mencuat di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan dokumen resmi yang dihimpun tim investigasi serta laporan pengaduan masyarakat, sengkarut masalah ini diduga terjadi secara sistemik. Ragam modus operandi yang ditemukan meliputi dugaan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan, rekayasa kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga monopoli pengadaan logistik. Sinyal merah tata kelola keuangan paling kuat mengarah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Rawat Inap...
LSM PRO RAKYAT Desak KPK RI Bongkar Dugaan Mafia Audit BPK RI di Daerah, Minta Periksa BPK RI Lampung Pasca OTT Muara Enim

LSM PRO RAKYAT Desak KPK RI Bongkar Dugaan Mafia Audit BPK RI di Daerah, Minta Periksa BPK RI Lampung Pasca OTT Muara Enim

Breaking News, Daerah, Korupsi, Lampung, Politik
Jakarta, Jcnews.id - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Bupati Muara Enim dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus berkembang. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap untuk mengatur atau menutupi temuan hasil pemeriksaan keuangan daerah.KPK RI telah mengamankan sejumlah pihak, termasuk pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan ASN BPK RI yang diduga terlibat dalam pengaturan temuan pemeriksaan.Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E, Kamis (11/6/2026) kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK RI, meminta KPK RI tidak berhenti pada penanganan kasus di Sumatera Selatan, tetapi mel...