APBD Terbatas Bukan Alasan, Wahyudi Sentil Pemprov dan Pemda se-Lampung Soal Transparansi CSR
BANDAR LAMPUNG — Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan transparansi pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.Ketua Umum Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung, Wahyudi, meminta Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota se-Lampung membuka secara terang skema koordinasi CSR, program yang dijalankan, penerima manfaat, hingga realisasi dan dampaknya bagi masyarakat.Menurut Wahyudi, kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha melalui CSR justru harus diperkuat ketika ruang fiskal daerah terbatas. Namun, kolaborasi tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.“APBD terbatas bukan ala...
