Korupsi

Mar272025 by RedaksiNo Comments

Uang BUMDES Desa Rejomulyo Ratusan Juta Lenyap Bagai Ditelan Bumi,Kadis PMD Erdiyansyah laporkan Saja

Breaking News, Daerah, Info Desa, Korupsi

Lampung Selatan, JCNEWS.ID - Erdiyansyah Kepala.Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, provinsi Lampung ,menanggapi pemberitaan dugaan Lenyapnya Uang Bumdes Desa Rejomulyo yang diduga dikorupsi Oleh mantan Ketua dan bendahara BUMDES Rejomulyo,Kamis,27 Maret 2025. Erdiyansyah .S.H.M.H saat di mintai tanggapan melalui sambungan pesan WhatsApp mengatakan pada media ini ya silahkan Laporkan saja pada pihak yang Terkait singkat pesan nya. Dalam pemberitaan sebelumnya Diduga Dana BUMDES Desa Rejomulyokecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Ratusan Juta Lenyap.Rabu 26 Maret 2025 Berdasarkan Laporan salah seorang masyarakat Rejo Mulyo yang tidak mau namanya di sebutkan mengatakan bahwa dana BUMDES Desa Rejomulyo.telah ...

Mar262025 by RedaksiNo Comments

Kades Rejomulyo Warsito Benarkan Duga Penggelapan Dana BUMDES Oleh Saropi Dan Ajis Selaku Ketua Dan Bendahara Bumdes

Breaking News, Daerah, Info Desa, Korupsi, Kriminal

Lampung Selatan,JCNEWS.ID Diduga Dana BUMDES Desa Rejomulyo kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Ratusan Juta Lenyap.Rabu 26 Maret 2025 Berdasarkan Laporan salah seorang masyarakat Rejo Mulyo yang tidak mau namanya di sebutkan mengatakan bahwa dana BUMDES Desa Rejomulyo.telah di korupsi oleh pengurus BUMDES dan di ketahui oleh kepala Desa Rejomulyo Warsito tapi sampai saat ini dana ratusan juta tersebut tidak jelas rimbahnya oleh karna itu masyarakat Desa Rejomulyo mintak pada Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Aliansi Hukum Masyarakat ( LSM FAHAM ) untuk dapat membantu membuat pengaduan ke kejaksaan Negeri Lampung Selatan ujarnya. Selanjutnya media JCNEWS.ID menemui Kades Rejomulyo Warsito di Kantor Kepala Desa dan menanyakan ...

Mar172025 by RedaksiNo Comments

Dibalik Mogoknya OB dan Cleaning Service, Ada Dugaan Permintaan Setoran 20 Persen Wajib Bagi Pemenang Lelang

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal

LAMPUNG — JCNEWS.IDProses lelang proyek pemasok office boy atau cleaning service untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung baru-baru ini memunculkan kontroversi setelah informasi yang dihimpun mengungkap adanya kewajiban pembayaran setoran sebesar 20 persen dari nilai pagu proyek.Pihak RSUDAM Lampung disebutkan meminta pembayaran 20 persen di muka sebagai bagian dari proses lelang, dengan rincian sebesar Rp 260.000.000 per bulan selama 12 bulan yang harus dibayar sebelum kontrak dijalankan.Sementara itu, peristiwa mogok kerja buruh RSUDAM beberapa waktu lalu ternyata berkaitan dengan masalah tertunggaknya pembayaran gaji dan pemotongan gaji hingga beberapa persen.Dalam pengakuannya, APR, pihak dari PT. GMS, menyatakan adanya sejumlah potongan untuk pembay...

Mar122025 by RedaksiNo Comments

Berulangkali Merugikan Warga Masyarakat, Sejumlah Tokoh Desa Rangai Tritunggal Mendesak Kepala Desa Berhenti

Breaking News, Daerah, Info Desa, Korupsi

Lampung Selatan. ,- JCNEWS.ID -- Ahmadi yang akrab disapa Mat Cengis beserta beberapa tokoh masyarakat Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung senin, (10-03-2025) mendatangi kejaksaan Negeri kalianda dan Inspektorat Lampung selatan guna mempertanyakan tindak lanjut laporan masyarakat melalui LSM Pembinaan Rakyat Lampung (PRL) di Kejari Lampung Selatan, terkait dugaan penyimpangan anggaran pembangunan rabat beton oleh Rusda selaku kepala desa.Menurut Mat Cengis berdasarkan keterangan pihak kejaksaan yang berhasil ditemui menjelaskan bahwa pihak kejaksaan belum menerima LHP hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat.Selanjutnya Serombongan tokoh masyarakat Rangai Tritunggal mendatangi Inspektorat Lampung Selatan untuk menemui Ihwan Setiawan selaku Irban V. Menurut Mat Cengis se...

Feb252025 by EditorNo Comments

KPK BONGKAR KORUPSI BPJS KESEHATAN SEBESAR 20 TRILIUN, KASUS YANG TAK PERNAH TERSENTUH

Breaking News, Kesehatan, Korupsi

JAKARTA, JCNEWS.ID, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat praktik korupsi di bidang kesehatan, khususnya yang melibatkan BPJS Kesehatan, mencapai sekitar Rp 20 triliun. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa angka tersebut merupakan 10 persen dari total pengeluaran untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Kasus yang Tak Pernah Tersentuh Dalam pernyataannya, Alexander Marwata menyoroti bahwa terdapat sejumlah kasus yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh penegakan hukum. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah manipulasi data peserta dan phantom billing yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Praktik ini mencakup tindakan medis yang tidak diperlukan ...

Feb252025 by EditorNo Comments

Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Korupsi

Jakarta, JCNEWS.ID, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi, ahli, serta bukti dokumen yang sah. “ Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam (24/2/2025).Tujuh Tersangka DitahanKetujuh tersangka yang ditetapk...

Feb252025 by EditorNo Comments

Dana BUMDes Rp 2,7 Miliar Dipertanyakan, Camat Minta Audit Independen!!

Breaking News, Korupsi

Tulang Bawang Barat, JCNEWS.ID, Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Maju Wawai, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), periode 2023-2024 terindikasi bermasalah.Pasalnya, laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan BUMDes tersebut hingga kini belum mendapatkan tanda tangan dari Camat Tumijajar selaku pembina.Indikasi penyimpangan ini menguat lantaran dalam dua tahun terakhir, dana BUMDes diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.Padahal, sebagaimana diketahui, BUMDes merupakan program yang lahir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.Camat Tumijajar Tolak Menandatangani LPJPlt. Camat Tumijajar, Wira Pralaga,...

Feb252025 by EditorNo Comments

Miliaran Rupiah Tak Jelas, LSM Desak Kejati Usut Proyek Pendidikan Lamteng

Korupsi

Bandar Lampung, JCNEWS.ID, Proyek yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) dan Restorasi Untuk Kebijakan (RUBIK) Lampung.Ketua RUBIK Lampung, Fery Yunizar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi di sejumlah sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan menemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. “ Dalam pelaksanaan proyek terdapat indikasi KKN, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, mark-up anggaran, serta pengurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan,” ujarnya. Menurutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK...

Feb242025 by RedaksiNo Comments

Ketua KPK Jawab Dugaan Sekjen PDIP Hasto Danai Pelarian Harun Masiku

Breaking News, Korupsi, Politik

Jakarta, JC NEWS, Buron Harun Masiku masih belum ditemukan sejak Januari 2020. Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi dugaan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendanai pelarian Harun.Setyo menegaskan bahwa hingga kini KPK belum menemukan jejak Harun Masiku. Namun, ia memastikan pengejaran terhadap buronan tersebut tetap menjadi prioritas KPK. ” Jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun hal itu tidak mengurangi upaya seluruh penyidik untuk terus mencari dan menemukan. Ini merupakan target utama kami untuk dapat mengetahui keberadaannya, menangkap, dan memproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025). Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pelarian seseorang umumnya memerlukan dukungan dan...