Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Breaking News » Menkeu Sri Mulyani Dorong Kepala Daerah Berinovasi Biayai Pembangunan

Menkeu Sri Mulyani Dorong Kepala Daerah Berinovasi Biayai Pembangunan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
  • visibility 4
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Magelang, JC NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah berinovasi dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan kreativitas pembiayaan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia menjelaskan, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Dirinya mengapresiasi Pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan. Sri Mulyani menyadari langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Namun, dia menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” jelasnya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Hal ini seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi. “Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” ujarnya.

Apabila ragu melakukan kreativitas pembiayaan, dirinya menyarankan Pemda agar dapat berkonsultasi kepada pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum. Sri Mulyani meyakinkan Pemda agar tak perlu khawatir, selama langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan.

“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya

Dirinya berharap, retret yang digelar Kemendagri tersebut menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling berkomunikasi, sekaligus melihat instrumen yang dapat dikolaborasikan satu sama lain. Pihaknya akan terus mendukung kepala daerah agar dapat bekerja dengan baik dalam membangun daerahnya masing-masing.

“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Miliaran Perjalanan Dinas DPRD Lampung Selatan Disorot LSM PRO RAKYAT, “Jangan Jadikan APBD Seperti Uang Pribadi”

    Miliaran Perjalanan Dinas DPRD Lampung Selatan Disorot LSM PRO RAKYAT, “Jangan Jadikan APBD Seperti Uang Pribadi”

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Jcnews.id ,LAMPUNG SELATAN, Penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Dari data yang diterima menunjukkan sejumlah anggota DPRD memiliki realisasi perjalanan dinas masing-masing dengan nilai ratusan juta rupiah. Sorotan semakin tajam setelah dalam dokumen tercantum kegiatan “perjalanan dinas bimtek partai politik dibiayai oleh APBD”. Kondisi tersebut dinilai LSM PRO RAKYAT […]

  • Disdikbud Lampung Gagas Program SMA Terbuka untuk Anak Putus Sekolah

    Disdikbud Lampung Gagas Program SMA Terbuka untuk Anak Putus Sekolah

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Lampung,JC Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menggagas program SMA Terbuka yang dikhususkan untuk pelajar yang mengalami putus sekolah.Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico menyampaikan program SMA Terbuka akan dimulai pada tahun 2026   SMA Terbuka itu untuk anak yang putus sekolah setingkat SMA. Programnya dimulai tahun 2026 dan gratis tanpa dipungut biaya,” jelasnya saat […]

  • Besok Sejumlah Elemen Masyarakat Jati Agung Lakukan Aksi Demo Disdik dan Kejari Lampung Selatan

    Besok Sejumlah Elemen Masyarakat Jati Agung Lakukan Aksi Demo Disdik dan Kejari Lampung Selatan

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Lampung Selatan. ,-JC Sejumlah Elemen kemasyarakat yang tergabung dalam Aliansi SIKAT, LANTANG, FORNALIN dan PRL dipastikan akan melakukan aksi Demo di Dinas Pendidikan dan kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada hari selasa, (22-07-2025) guna menuntut kepala SMPN 3 Jati Agung di Berhentikan dari Kepala Sekolah. Hal ini disampaikan oleh Anggi Barozie S.H,Arafat S.H,Riswan dan Aminudin […]

  • Ratusan Warga Tiyuh Balam Jaya Gelar Aksi Protes Dugaan Penjualan Tanah Fasum

    Ratusan Warga Tiyuh Balam Jaya Gelar Aksi Protes Dugaan Penjualan Tanah Fasum

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Editor
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Tulang Bawang Barat, JCNEWS.ID, – Ratusan warga Tiyuh/Desa Balam Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Tiyuh setempat pada Selasa (21/1/2025). Aksi ini merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pemerintah Tiyuh yang belum memberikan kejelasan mengenai status tanah fasilitas umum (fasum) di wilayah tersebut. Tanah tersebut diduga telah […]

  • Jabat Ketua Komite Sekolah, Anggota DPRD Lamsel Diduga Langgar Aturan

    Jabat Ketua Komite Sekolah, Anggota DPRD Lamsel Diduga Langgar Aturan

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Lampung Selatan,Jc   Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan berinisial S.A. dari Fraksi Partai Golkar, diduga melanggar aturan lantaran merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Kalianda. Keberadaan S.A. di posisi tersebut bahkan sudah berjalan cukup lama tanpa menimbulkan keberatan di internal sekolah. Namun, ketika persoalan aturan dibicarakan, […]

  • Perkuat Sinergi, Kakanwil Ditjenpas Lampung Audiensi dengan Danrem 043/Gatam

    Perkuat Sinergi, Kakanwil Ditjenpas Lampung Audiensi dengan Danrem 043/Gatam

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, JC NEWS, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Lampung, Jalu Yuswa Panjang, melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., pada Selasa (11/02/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Ditjenpas dan TNI dalam penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung. Dalam audiensi yang berlangsung di Makorem 043/Gatam, Kakanwil Jalu Yuswa Panjang bersama rombongan […]

expand_less