JCNEWS.ID –Jakarta, Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menuju RAPBN Tahun 2027 dinilai menjadi momentum penting perubahan arah pembangunan nasional menuju paradigma ekonomi baru.
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan pola pikir pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen menuju pertumbuhan yang lebih progresif, yakni 6 persen, 7 persen, 8 persen hingga mencapai pertumbuhan ekonomi “double digits” atau dua digit.
Pidato tersebut tidak hanya membahas target pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh berbagai aspek strategis Kerangka Ekonomi Makro seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, fluktuasi harga minyak dunia, kondisi ekonomi global, tingkat pengangguran, penciptaan lapangan kerja hingga dampak gejolak ekonomi internasional terhadap ekonomi domestik Indonesia.
Sementara dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Presiden menekankan pentingnya strategi penerimaan negara, prioritas belanja negara yang tepat sasaran, penguatan sektor-sektor yang perlu disubsidi, hingga pengelolaan utang pemerintah untuk menutup defisit APBN dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
Pidato tersebut dinilai memiliki makna politik dan ekonomi yang sangat kuat karena biasanya penyampaian KEM-PPKF dilakukan oleh Menteri Keuangan. Namun kali ini disampaikan langsung oleh Presiden di hadapan wakil rakyat di DPR RI, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi nasional jangka panjang menuju Indonesia Maju.
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E, Kamis (21/5/2026) di Jakarta kepada awak media menyampaikan bahwa pihaknya menyambut positif langkah Presiden Prabowo tersebut sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.
“ Pidato Presiden Prabowo bukan sekadar pidato formal kenegaraan, tetapi sinyal kuat bahwa Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi biasa-biasa saja. Target menuju pertumbuhan double digits menunjukkan keberanian politik dan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia,” tegas Aqrobin AM.
Menurutnya, keberhasilan visi besar tersebut juga sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program nyata di daerah.
“ Provinsi dan kabupaten/kota, khususnya di Lampung, harus mampu mengimbangi arah dan tujuan Presiden Prabowo. Jangan sampai pusat bergerak cepat tetapi daerah berjalan lambat. Kepala daerah harus fokus menurunkan pengangguran terbuka, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil rasio ketimpangan atau gini ratio,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E menilai pidato Presiden Prabowo merupakan peringatan keras bagi pemerintah daerah agar tidak lagi terjebak dalam pola pembangunan administratif dan seremonial.
“ Daerah harus mulai meninggalkan pola belanja yang tidak produktif. APBD harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, hilirisasi pertanian, ketahanan pangan, pembangunan industri di daerah dan peningkatan kualitas SDM. Kalau daerah hanya sibuk pembangunan fisik tanpa dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, maka target pertumbuhan tinggi sulit tercapai,” ujar Johan Alamsyah.
Menurut Johan, terdapat beberapa langkah strategis yang sebaiknya segera dilakukan kepala daerah dalam menyikapi pidato Presiden Prabowo tersebut, antara lain :
1. Memperluas investasi dan kemudahan perizinan tanpa praktik birokrasi berbelit;
2. Memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM sebagai basis ekonomi rakyat;
3. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan industri;
4. Mengurangi belanja APBD yang tidak berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur produktif yang mendukung distribusi barang dan jasa;
6. Menekan kebocoran anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih;
7. Mendorong hilirisasi produk daerah agar memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi.
LSM PRO RAKYAT menilai bahwa cita-cita pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan tercapai apabila pemerintah daerah masih mempertahankan pola pembangunan lama yang minim inovasi dan kurang berpihak pada ekonomi rakyat.
“ Pidato Presiden Prabowo harus dijadikan alarm bahwa persaingan ekonomi global semakin keras. Daerah yang lamban akan tertinggal. Kepala daerah harus berani melakukan terobosan dan reformasi nyata demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Johan Alamsyah.
Dalam pidatonya Presiden Prabowo menyampaikan Pertumbuhan ekonomi terus ditargetkan mendekati angka 6 persen, yaitu sekitar 5,2 persen sampai 5,8 persen. Tingkat inflasi sekitar 1,5 persen sampai 3,5 persen. Nilai tukar rupiah sekitar Rp 16.500 sampai dengan Rp17.900 per 1 dollar AS. Suku bunga SBN 10 tahun sekitar 6,6 persen sampai 7,2 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 60 sampai US$ 80 per barrel. Target lifting minyak 605 ribu sampai 620 ribu barrel per hari. Target lifting gas 953 ribu sampai 1,02 juta barrel setara minyak per hari.
Adapun target untuk tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,4 persen sampai 4,9 persen. Angka tingkat kemiskinan 6,5 persen sampai 7,5 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen.
Sedangkan ketimpangan (gini-ratio) ditargetkan 0,377 sampai 0,380.
Sedangkan target fiskal negara digambarkan sebagai berikut :
1. Pendapatan negara sekitar 11,71 sampai 12,31 persen dari PDB.
2. Belanja negara sekitar 14,19 persen sampai 14,75 persen dari PDB.
3. Untuk defisit APBN dianggarkan sekitar 2,48 persen sampai 2,53 persen dari PDB.
4. Keseimbangan primer sekitar minus 0,18 persen sampai 0 persen dari PDB. Dengan rasio utang pemerintah akan dijaga terus pada kisaran yang aman. (AN)