Bupati Lampung Selatan Harus Tegas! Evaluasi Total Seluruh Kepala Dinas dan Pejabat OPD, Jangan Terkontaminasi Dosa Masa Lalu

Lampung Selatan, Harapan masyarakat Lampung Selatan terhadap kepemimpinan Bupati muda dan energik, Radityo Egi Pratama, sangat besar, mereka berharap agar bupati membawa perubahan besar di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk itu, LSM PRO RAKYAT mendesak Bupati Lampung Selatan segera mengevaluasi seluruh kepala dinas dan pejabat OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, terutama yang diduga bermasalah hukum, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin A.M didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E Sabtu (27/9/2025) di kantor LSM PRO RAKYAT di Pahoman Bandar Lampung kepada awak media, menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Lampung Selatan tidak ingin Bupatinya terbelenggu dan terkontaminasi oleh dosa masa lalu Kepala Dinas dan pejabat OPD yang sarat masalah.

“Kami mendorong Bupati Lampung Selatan segera melakukan evaluasi total, terutama terhadap kepala dinas dan para pejabat OPDnya yang diduga bermasalah hukum. Jangan sampai Bupati terbebani dan terkontaminasi oleh dosa masa lalu para pejabat. Bupati sekarang adalah pilihan rakyat Kabupaten Lampung Selatan, sehingga kebijakannya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dukungan aparatur yang bersih, Profesional dan Transparan” tegasnya.

Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E menambahkan,
” penggantian Kepala Dinas dan pejabat OPD harus berdasarkan sistem merit, dengan menilai kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan hanya sekadar kedekatan politik, sehingga jangan ada lagi pejabat yang dipertahankan hanya karena faktor kedekatan dengan pemimpin sebelumnya ataupun titipan. Bupati tidak perlu merasa sungkan atau segan. Yang terpenting adalah keberanian melakukan perombakan Kepala Dinas dan pejabat OPD demi kemajuan Lampung Selatan. Ini adalah mandat rakyat yang harus dijalankan oleh Bupati, makanya rakyat memilih Bupati muda dan energik, harapan besar mereka gantungkan ke pak bupati untuk menjadikan Lampung Selatan menjadi maju,” ujarnya.

Desakan evaluasi ini semakin kuat mengingat sejumlah kasus hukum yang telah menjerat pejabat dan mantan pejabat Lampung Selatan dalam kasus tindak pidana korupsi.

LSM PRO RAKYAT juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah di Lampung Selatan yang masih menunjukkan adanya kelemahan pelaksanaan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perilaku koruptif.

Temuan ini, menurut LSM PRO RAKYAT, memperlihatkan masih banyak OPD yang bekerja tidak profesional, tidak transparan. Sehingga rawan penyimpangan.

“Temuan LHP BPK RI sudah jelas menunjukkan ada ketidaktertiban administrasi, markup/pemahalan harga, kegiatan proyek yang kurang volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan adanya dugaan penyimpangan anggaran. Ini menjadi bukti tambahan bahwa reformasi birokrasi di Lampung Selatan harus dimulai dari evaluasi Kepala Dinas dan para pejabat OPD. Jika tidak, visi Lampung Selatan Maju hanya akan jadi slogan kosong, dan memalukan pak bupati akhirnya” tegas Aqrobin.

Lebih jauh, PRO RAKYAT juga menekankan pentingnya keseriusan kepala Dinas dan pejabat OPD dalam mendukung program unggulan agro edu wisata, yang telah dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Program Agro Edu Wisata ini dinilai sangat baik bagi peningkatan ekonomi daerah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, LSM PRO RAKYAT mengingatkan kepada Bupati Lampung Selatan agar pelaksanaannya di lapangan tidak salah arah.

“Program agro edu wisata adalah terobosan besar, sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Lampung Selatan, tapi jangan sampai dalam aplikasinya tidak tepat sasaran. Kepala Dinas dan pejabat OPD harus mampu memahami dan mengimbangi tujuan program ini dan benar-benar mendampingi pak Bupati, bukan justru menjadi beban. Agro edu wisata akan berhasil kalau dijalankan dengan keseriusan, integritas, dan kerja nyata, bukan asal-asalan, ada roadmapnya dan ukurannya” pungkas Sekretaris Umum PRO RAKYAT.

Dengan sederet kasus hukum, catatan BPK RI, dan tantangan implementasi program unggulan, LSM PRO RAKYAT menilai sudah tidak ada alasan bagi Bupati untuk ragu. Bupati Kabupaten Lampung Selatan diminta harus tegas agar rakyat tidak kecewa, dan rakyat sudah muak dengan perilaku korupsi, dan pada akhirnya Kabupaten Lampung Selatan benar-benar bisa melangkah menuju kemajuan. (***)