JcNews.id | Lampung Selatan – Sikap diam Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Selatan, Aliful Ma’rifah, menuai tanda tanya publik di tengah mencuatnya dugaan pungutan liar terhadap wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Queen Al-Amin, Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro.
Pasalnya, Aliful Ma’rifah bukan hanya menjabat sebagai Ketua DPC PKB Lampung Selatan, tetapi juga dikenal sebagai pemilik Pondok Pesantren Al-Amin, lembaga yang menaungi SMP Queen Al-Amin tempat dugaan praktik tersebut terjadi.Hingga dua hari setelah upaya konfirmasi dilakukan, Aliful Ma’rifah terkesan memilih bungkam.
Tim media ini telah berupaya meminta tanggapan melalui pesan singkat maupun sambungan telepon ke nomor pribadinya. Namun, seluruh upaya itu tidak mendapat respons. Tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, bahkan sekadar penjelasan singkat atas persoalan yang kini menjadi perhatian masyarakat.lPadahal, nama PKB ikut terseret dalam polemik ini.
Sebelumnya, Kepala SMP Queen Al-Amin, Muhammad Fuad Mubaro, melalui percakapan grup WhatsApp wali murid penerima PIP menyebut bantuan tersebut diperoleh melalui jalur aspirasi DPR RI Komisi X Fraksi PKB. Dalam percakapan yang sama, wali murid diminta memberikan uang sebesar Rp100 ribu yang disebut sebagai bentuk kontribusi atau biaya transportasi bagi tim yang mengurus proses tersebut.Lebih jauh lagi, Fuad juga menyatakan bahwa pola serupa bukan kali pertama dilakukan.
«”Untuk tahun sebelumnya, biasanya kami juga memberikan transport kepada mereka,” tulis Fuad dalam pesan yang telah diperoleh redaksi.»
Pernyataan itu memunculkan dugaan bahwa praktik permintaan uang kepada penerima PIP bukanlah kejadian insidental, melainkan telah berlangsung berulang setiap kali bantuan disalurkan melalui jalur aspirasi.Atas dasar itu, InDepthNews mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Aliful Ma’rifah.
Pertama, apakah sebagai pemilik Pondok Pesantren Al-Amin sekaligus Ketua DPC PKB Lampung Selatan, dirinya mengetahui adanya praktik permintaan dana kepada wali murid penerima PIP yang disebut sebagai kontribusi untuk tim DPR RI Fraksi PKB?
Kedua, langkah atau tindakan apa yang akan diambil terhadap kepala sekolah apabila dugaan tersebut terbukti, mengingat praktik serupa diduga telah berlangsung setiap tahun?
Ketiga, bagaimana tanggapan Ketua DPC PKB Lampung Selatan terhadap dugaan pencatutan nama tim Fraksi PKB dalam permintaan uang kepada wali murid penerima bantuan negara?Namun hingga berita ini diterbitkan, seluruh pertanyaan tersebut belum dijawab.
Bungkamnya Aliful Ma’rifah tentu menjadi catatan tersendiri. Sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten, terlebih ketika nama Fraksi PKB disebut dalam praktik yang dipersoalkan publik, sikap terbuka dan penjelasan kepada masyarakat seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik.
Apalagi, Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Karena itu, setiap dugaan pungutan yang dikaitkan dengan proses penyalurannya patut dijelaskan secara terang-benderang agar tidak menimbulkan persepsi bahwa bantuan negara hanya bisa diakses melalui mekanisme transaksional.
Diam memang hak setiap orang. Namun ketika dugaan pungli terjadi di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, sementara nama partai yang dipimpinnya ikut disebut dalam proses tersebut, publik juga memiliki hak untuk memperoleh jawaban.
Sebab dalam perkara yang menyangkut hak pendidikan anak-anak dan penggunaan nama institusi politik, yang dibutuhkan bukan sekadar keheningan, melainkan keberanian untuk memberikan klarifikasi dan memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan bantuan negara untuk kepentingan di luar tujuan semestinya.
Hingga kini, publik masih menunggu: apakah Ketua DPC PKB Lampung Selatan akan membuka ruang penjelasan, atau memilih tetap diam di tengah derasnya pertanyaan yang belum terjawab.(Red)