Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Breaking News » Ada Tambang Emas Elegal di Desa Tanjung Baru Ketua FPII Lamsel Minta Polres Tindak Tegas

Ada Tambang Emas Elegal di Desa Tanjung Baru Ketua FPII Lamsel Minta Polres Tindak Tegas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lampung Selatan,Jc

Bos Penampung Emas Ilegal Diduga Warga Dusun Sukajaya Talang Menal, Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.

Dalam rekaman suara seorang penambang. menyebut “Bos penampung Emas Ilegal bernama Anda” Warga Dusun Sukajaya Talang Menal Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lamsel.

oknum pelaku penambang juga mengaku bekerja mengunakan mesin sedot..

“Ya, menggunakan mesin dan ada yang manual.” ucap salah seorang penambang saat dilokasi tambang.Senin (25/08) Kemarin.

” Para penambang mengaku menjual emas Kepada “Anda”dalam rekaman suara 12 menit 41 detik.

Ditempat terpisah Sementara Kades Helmi Yusuf saat akan ditemui sedang tidak ada dikantor.

Sebelumnya M.Nasir mengatakan (Pemdes) Tanjung Baru belum pernah mengeluarkan surat recomendasi secara resmi terkait adanya penambangan emas diwilayahnya.

Kalau kordinasi secara personal atau secara lisan mungkin mereka (Penambang) langsung ke pak kades.Mungkin karena kita kan punya kerjaan masing-masing.

Sebelumnya dirinya (Sekdes) mengaku pernah dihubungi Dul Abdul Sekdes Karang Raja terkait sewa lokasi mau menambang Emas di dusun sakal.

“Lokasinya punya siapa?jawab sekdes saya tidak begitu paham karena punya orang banyak kegiatannya tidak satu titik ada banyak.Sementara Posisi lahan tambang sawah punya warga bukan hutan atau kawasan.”tandasnya.

Menurutnya segala kekayaan milik Negara ketika kegiatan tersebut tidak ada izin artinya kegiatan tersebut Ilegal.

“Kalau kordinasi ke Sekdes (para penamabang) enggak ada kordinasi.Tapi kalau ke Pak kades langsung mungkin ya,” ulas dia.

Ditanya Apakah Pemdes Tanjung Baru pernah meninjau kelokasi?”.Jawab Sekdes enggak tau saya enggak paham saya.Kalau pak Kades mungkin ya udah turun karena kordinasinnya Ke Bhabinkamtibmas desa Tanjung Baru ke Pak Weki,”Sebutnya.

Sekdes menambah kan pihak polsek merbau mataram Lampung Selatan pun sudah turun.

“kemarin-kemarin Infonya sudah turun kalau hari apa saya kurang begitu paham.” tuturnya.

Masih kata M.Nasir terusnya lahan tersebut sewa.Kalau kegiatannya infonya denger-denger iya sudah lama.

“Ini disakal apa di Blangansang, karena saya pernah dihubungi sekdes karang raja Dul Abdul mau sewa lahan disitu..”pungkasnya.

Dikonfirmasi Terpisah, Ketua Koordinator Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung Selatan Feki Horison meminta Polres Lampung Selatan bertindak tegas karena pertambangan emas ilegal tidak dibenar.Ada sebanyak 90 Kepala Keluarga (KK) Warga Panjang kota Bandar Lampung resah.

Cuaca hujan tidak hujan air keruh dari hulu kehilir akibat adanya penambangan emas tanpa izin di dusun sakal didesa Tanjung baru.

“Saya sudah cek lokasi kerumah-rumah dipanjang selatan.Air dalam bak mandi masyarakat kuning lengket tidak bisa digunakan untuk mandi dan mencuci.” ungkapnya.

Biasanya menurut keterangan Warga masyarakat panjang selatan kalau musim hujan memang air keruh butek.Masih bisa digunakan untuk mandi dan mencuci.Dan sebaliknya bila tidak musim hujan air bening.Ini tidak ketika tidak musim hujan air keruh kuning Dan Lengket.

Feki juga akan berkordinasi ke Dinas Pertambanngan Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung.Terkait adanya pertambangan emas ilegal didusun Sakal Desa tanjung Baru.”ucapnya Jumat 29 Agustus 2025.

“Kan saya tidak menghalangi orang usaha.Tapi ingat:sepanjang kegiatan tidak mengantongi ijin bisa berurusan dengan aparat penegak hukum.Tambang Ilegal ada sanksinya. Berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineneral Dan Batu bara (UU Minerba).

Sanksi hukum untuk tambang Ilegal diatur dalam pasal 158 UU 3/2020 yang menyatakan bahwa setiap orang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara Lima Tahun Dan Denda paling Banyak Rp.100 Milyar.Saksi Ini juga berlaku bagi orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, dan menjual mineral Dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.

Berdasarkan Tim Investigasi dilapangan aktivitas penambangan emas ilegal sudah hampir sekitar 4 bulan.Tidak mungkin aparat penegak hukum polsek merbau mataram dan pemerintah desa tanjung baru tidak mengetahui.Infonya sudah dihimbau oleh pihak polsek anehnya kenapa tidak ditutup.Dan tidak diproses hukum.

“Jangan cuman dihimbau mestinya ditutup.dan proses hukum.” tegasnya.

Dikonfirmasi Terpisah, Anda Warga Dusun Sukajaya Talang Menal Desa Karang Raja yang diduga sebagai penampung meski aktif ponselnya tidak mengindahkan panggilan Wartawan.(Tim/red)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ammar Zoni Terjaring Narkotika, Pihak Rutan Jakarta Pusat, Jatuhi Sangsi Cabut Hak Integrasi

    Ammar Zoni Terjaring Narkotika, Pihak Rutan Jakarta Pusat, Jatuhi Sangsi Cabut Hak Integrasi

    • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 2
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemberitaan terkait dugaan keterlibatan salah satu warga binaan, Muhammad Amar Akbar atau Ammar Zoni (AZ), dalam kasus narkotika telah ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penemuan barang bukti narkotika di dalam rutan bukanlah akibat kelengahan petugas, melainkan hasil dari deteksi dini melalui penggeledahan blok hunian yang dilakukan secara rutin. Kegiatan tersebut digelar pada […]

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas inklusi keuangan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah. “Melalui penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” ujar Wiyagus dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun […]

  • Operasi Zebra Krakatau 2025 Segera Dimulai, Polda Lampung Siapkan 667 Personel Kawal Ketertiban Lalu Lintas

    Operasi Zebra Krakatau 2025 Segera Dimulai, Polda Lampung Siapkan 667 Personel Kawal Ketertiban Lalu Lintas

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Bandar Lampung -jcnews.id Polda Lampung melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) dan jajaran bersiap memulai pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2025 selama dua pekan kedepan, tepatnya mulai 17-30 November 2025. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, operasi ini digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari operasi Harkamtibmas bidang lalu lintas, dengan fokus […]

  • Pansus Minta Upgrade Data dan Studi Kelayakan Terkait Daerah Otonom Baru, Bandar Negara

    Pansus Minta Upgrade Data dan Studi Kelayakan Terkait Daerah Otonom Baru, Bandar Negara

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan melalui Tim Panitia Khusus (Pansus) akan mempelajari draf dan mengkaji ulang secara detail terkait kesiapan wilayah daerah persiapan mampu atau tidak kedepannya untuk menjadi suatu kabupaten baru. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tatacara pembentukan penghapusan dan penggabungan Daerah. Ini yang menjadi […]

  • Jabat Ketua Komite Sekolah, Anggota DPRD Lamsel Diduga Langgar Aturan

    Jabat Ketua Komite Sekolah, Anggota DPRD Lamsel Diduga Langgar Aturan

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Lampung Selatan,Jc   Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan berinisial S.A. dari Fraksi Partai Golkar, diduga melanggar aturan lantaran merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Kalianda. Keberadaan S.A. di posisi tersebut bahkan sudah berjalan cukup lama tanpa menimbulkan keberatan di internal sekolah. Namun, ketika persoalan aturan dibicarakan, […]

  • Ditengah Krisis Efisiensi, Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Lamsel Tahun 2025 Mencapai Hampir 6 Milyar

    Ditengah Krisis Efisiensi, Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Lamsel Tahun 2025 Mencapai Hampir 6 Milyar

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Lampung Selatan–jcnews.id Sekretariat Daerah kabupaten Lampung Selatan (Sekda) kini tengah berada dalam Sorotan tajam publik.‎Betapa tidak, di saat pemerintah pusat sedang gencar menyuarakan efisiensi anggaran, Sekretariat Daerah justru disinyalir “hambur-hambur” uang rakyat lewat alokasi perjalanan dinas yang mencapai angka fantastis mencapai Rp5.692.172.000,00 ‎Angka Fantastis yang Melukai Hati Rakyat ‎Berdasarkan data yang dihimpun dari Layanan Pengadaan […]

expand_less