LSM PRO RAKYAT, Jangan Biarkan Kampus Jadi Ruang Pelecehan! Rektor Harus Bertanggungjawab, Pecat Oknum Dosen

JCNEWS.ID,BANDAR LAMPUNG, Dugaan tindakan pelecehan seksual atau dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswi di lingkungan Universitas Lampung (Unila) menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal kampus semata.

LSM PRO RAKYAT mendesak agar dugaan kasus tersebut ditangani secara transparan, menyeluruh, dan berkeadilan.
Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama, sementara oknum pelaku yang bila terbukti melakukan pelanggaran harus menerima konsekuensi hukum dan sanksi institusional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E dan Satgas Pendamping Sukarmin S.H, M.H, saat diskusi via zoom, Kamis, (12/11/2026) dan disampaikan kepada awak media.

LSM PRO RAKYAT menegaskan bahwa kampus sudah seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan dan membangun masa depan intelektualnya.

” Kampus adalah tempat menempa ilmu pengetahuan, membangun karakter, dan bertujuan melahirkan kaum intelektual. Bukan tempat bagi siapa pun untuk menyalahgunakan jabatan, kewenangan, maupun relasi akademik demi kepentingan pribadi dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.” Ujar Aqrobin.

Menurut Aqrobin, seorang dosen wajib memiliki tanggung jawab moral dan akademik yang besar. Dosen bukan hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing, mendidik, serta memberikan keteladanan kepada mahasiswa.
Apabila benar terdapat oknum dosen yang memanfaatkan posisi sebagai pembimbing skripsi untuk menekan, mengintimidasi, atau meminta sesuatu yang bersifat seksual kepada mahasiswi, maka persoalan tersebut merupakan pelanggaran berat dan serius terhadap martabat dunia pendidikan.

Sedangkan
Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, S.E., menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian serius adalah dugaan penyalahgunaan relasi kuasa (power relations) dalam proses bimbingan akademik.

Mahasiswa yang berada pada semester akhir adalah mahasiswa mengalami resiko besar, sering kali memiliki ketergantungan akademik terhadap dosen pembimbing, terutama dalam proses konsultasi judul, pengajuan laporan per bab sampai proses persetujuan skripsi, hingga sampai penyelesaian studi.

” Jangan sampai mahasiswa dibuat seolah-olah tidak memiliki pilihan. Tidak berdaya. Mereka harus membutuhkan tanda tangan, persetujuan, dan arahan dosen pembimbing untuk menyelesaikan proses pendidikannya. Ketergantungan tersebut tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat tekanan, intimidasi, apalagi untuk memenuhi hasrat seksual oknum dosen tertentu.” kata Johan.

Johan juga menyoroti harapan dan beban orang tua, orangtua yang telah mengeluarkan biaya pendidikan, telah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak sedikit, demi memberikan masa depan terbaik bagi anak-anak mereka.

” Tujuan orang tua mendaftarkan dan mengirim anaknya ke perguruan tinggi dengan harapan menjadi sarjana, menjadi kaum intelektual, sehingga memiliki ilmu pengetahuan, dan bertujuan untuk memperoleh pekerjaan, sampai membangun masa depan. Orang tua harus bekerja keras, bahkan mengorbankan banyak hal sampai untuk membayar UKT dan biaya pendidikan lainnya. Tetapi sangat miris dan menyedihkan apabila setelah mengeluarkan biaya pendidikan yang tidak sedikit, anak-anak mereka justru harus menghadapi ancaman pelecehan seksual atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum dosen yang seharusnya mendidik dan membimbing.
Jangan sampai orang tua merasa khawatir dan takut ketika melepas anaknya untuk kuliah. Kampus harus bertanggungjawab memberikan jaminan rasa aman. Bukan justru menjadi tempat yang membuat orang tua harap-harap cemas terhadap keselamatan dan kehormatan anaknya.” Jelas Johan.

Johan menegaskan, pendidikan tinggi bukan sekadar transaksi pembayaran UKT untuk mendapatkan ijazah. Disitu ada tanggung jawab moral, etika, dan perlindungan terhadap mahasiswa yang harus dijamin oleh setiap perguruan tinggi.

” UKT harus dibayar mahal, tetapi jangan sampai mahasiswa harus membayar lebih mahal lagi dengan mengorbankan kehormatan, martabat, bahkan sampai masa depannya. Ini bukan hanya persoalan satu mahasiswi atau satu dosen, melainkan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi,” tegas Johan Alamsyah.

Salah satu unsur Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung sekaligus pendamping korban, Sukarmin, S.H., M.H., menyampaikan dan menekankan betapa pentingnya pelaksanaan mekanisme penanganan kekerasan secara profesional, independen, dan berpihak pada perlindungan korban.

Menurut Sukarmin, S.H, M.H, Satgas harus berfungsi memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, identitas korban dirahasiakan, serta korban harus mendapatkan pendampingan dan jaminan keberlanjutan pendidikan.

Penanganan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Apabila ditemukan bukti dan hasil pemeriksaan menyatakan adanya pelanggaran, keputusan harus dijatuhkan sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan korban juga harus mencakup pencegahan intimidasi, tekanan, ancaman, maupun tindakan balasan yang dapat merugikan korban secara akademik dan psikologis.

Sukarmin menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Peraturan tersebut menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman serta menjalankan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dari penjelasan tersebut LSM PRO RAKYAT berharap Satgas PPKPT harus berfungsi maksimal.

Aqrobin menegaskan,
” Jangan hanya menjadikan Satgas PPKPT sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kampus. Memenuhi kewajiban Permendikbudristek. Keberadaan Satgas harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Kalau ada laporan, harus ditindaklanjuti. Kalau terbukti melakukan pelanggaran berat, harus dengan keputusan yang memberikan efek jera, pecat.”

Menurut PRO RAKYAT, Rektor Universitas Lampung adalah pihak yang harus bertanggung jawab memastikan seluruh mekanisme penanganan berjalan.

Tanggung jawab tersebut mencakup pengawasan, perlindungan korban, serta memastikan tidak ada pembiaran terhadap dugaan kekerasan.

LSM PRO RAKYAT mendorong keterlibatan lembaga-lembaga internal kampus, termasuk Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila, BEM Unila, organisasi mahasiswa intra kampus, serta organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

Johan Alamsyah menyampaikan bahwa mahasiswa tidak boleh membiarkan korban menghadapi persoalan ini sendirian.

” Mahasiswa harus kompak dan satu tujuan. Tidak boleh sendirian.Jangan biarkan korban berjuang sendiri menghadapi persoalan yang menyangkut masa depan, kehormatan, dan hak pendidikannya. Gunakan seluruh kekuatan instrumen kelembagaan yang tersedia di kampus untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban,” Lanjut Johan.

Johan juga meminta agar ditelusuri kemungkinan adanya korban lain sebelumnya, bila ada diperiksa secara hati-hati, tanpa melakukan penyebaran identitas ataupun informasi pribadi korban.

Mahasiswa harus terus mengawal persoalan ini sampai seluruh dugaan pelanggaran diperiksa, termasuk apabila terdapat unsur pidana yang dapat diproses aparat penegak hukum.

LSM PRO RAKYAT mengingatkan bahwa persoalan ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang berada di Provinsi Lampung.

Setiap kampus harus memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang berjalan efektif. Sesuai Pemendikbudristek.

Mahasiswa harus mengetahui saluran pengaduan, hak atas pendampingan, serta jaminan agar proses pendidikan mereka tidak dirugikan karena berani melaporkan dugaan kekerasan atau dugaan pelecehan.

Aqrobin menegaskan bahwa dunia kampus pendidikan tinggi harus dibersihkan dari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan relasi kuasa.

” Kami ingin kampus menjadi tempat yang benar-benar aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan ataupun pelecehan. Jangan sampai gelar akademik, jabatan dosen, dan kewenangan pembimbing dijadikan tameng untuk melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat mahasiswa di kampus.”

LSM PRO RAKYAT menyerukan kepada seluruh mahasiswa, civitas akademika, organisasi kemahasiswaan, akademisi, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kehormatan dunia pendidikan di perguruan tinggi. Lindungi korban, tegakkan aturan, periksa setiap laporan pengaduan, dan jangan biarkan kekerasan seksual memperoleh ruang di lingkungan perguruan tinggi.
Bersihkan kampus dari kekerasan dan pelecehan seksual. Lindungi mahasiswa!

” Berikan rasa ketenangan kepada orang tua. Rasa keamanan kepada anaknya ketika di kampus. Selamatkan marwah pendidikan tinggi dan jadikan universitas di Lampung benar-benar tempat membentuk kaum intelektual Indonesia. Lindungi civitas akademika,” tutup Aqrobin.(***).