LAMPUNG SELATAN —JCNEWS.ID
Sektor pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan kembali diterpa isu tak sedap. Investigasi mendalam mengungkap adanya dugaan pelanggaran administratif, ketidakdisiplinan aparatur sipil negara (ASN), hingga indikasi kuat penyelewengan anggaran di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tanjung Sari, Kecamatan Natar.
Sorotan tajam kini tertuju pada kepemimpinan Devi Yulianti. Mantan Kasubag TU yang baru saja dipromosikan menjadi Kepala Puskesmas tersebut dinilai gagal menjaga integritas dan keadilan dalam tata kelola internal, memicu gejolak hebat baik di kalangan staf maupun masyarakat luas.
Narasumber di lapangan menyebutkan bahwa jam pelayanan masyarakat di Puskesmas Tanjung Sari sering kali molor lantaran para petugas belum berada di tempat pada pagi hari.
“Masyarakat datang sejak pagi, namun petugas pelayanan belum siap. Absensi, baik manual maupun sistem digital, disinyalir kuat hanya menjadi formalitas di atas kertas yang bisa direkayasa agar oknum ASN yang indisipliner tetap aman dari sanksi,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Investigasi lebih lanjut mengungkap suburnya mentalitas “Asal Ibu Senang” (AIS). Oknum PNS senior dilaporkan bebas datang semaunya dan jarang masuk kerja, namun tetap mendapatkan penilaian aman karena faktor kedekatan dengan pimpinan.
Kondisi internal Puskesmas kian memanas akibat dugaan diskriminasi berat antara PNS Senior dengan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) serta staf baru. Sumber internal mengungkapkan, beban kerja pelayanan sepenuhnya bertumpu pada anak baru dan tenaga TKS yang digaji di bawah standar kemanusiaan.
Mirisnya, alih-alih dilindungi, tenaga TKS kerap mendapatkan tekanan regulasi, sementara oknum PNS yang indisipliner justru dibentengi. Muncul pula laporan mengenai adanya oknum ASN arogan yang kerap membawa-bawa nama kepala daerah untuk memuluskan tindakan semena-mena mereka.
“Mereka bilang PNS dan PPPK mah gak bisa dipecat, kalau TKS gampang aja mecatnya. Bahkan ada yang arogan ngaku saudara Bupati. Padahal Bupati juga pasti malu kalau ada saudaranya yang kerja semau-mau,” ujar sumber internal yang geram atas ketidakadilan tersebut.
Bukan hanya masalah disiplin kerja, aroma korupsi juga tercium dari kebijakan tata kelola keuangan. Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan dalih tumpang tindih dengan jasa pelayanan (jaspel) menuai protes keras. Secara regulasi, TPP dan jasa pelayanan sebenarnya bersumber dari pos anggaran yang berbeda.
Lebih mengejutkan lagi, sumber internal membocorkan klaim di balik selalu “amannya” hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Puskesmas tersebut. Muncul dugaan kuat adanya praktik “setoran” atau pengondisian anggaran secara sistematis untuk menutupi borok keuangan.
“Sudah rahasia umum, setiap ada pemeriksaan dari BPK selalu aman karena ada setoran juga mereka. Korupsi gak akan berhenti kalau didiamkan saja,” tegas narasumber seraya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas keterlibatan Devi Yulianti dan kroninya.
Untuk menjaga keberimbangan berita, tim investigasi melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait di Puskesmas Tj Sari Natar, Sabtu (13/06).
Berikut adalah dinamika konfirmasi yang didapatkan:
Saat dihubungi melalui pesan singkat pada Sabtu (13/6), Kepala Puskesmas Tanjung Sari, Devi Yulianti, secara tegas membantah seluruh tudingan miring yang diarahkan kepada dirinya dan instansi yang dipimpinnya.
Dalam respons awalnya pada pukul 08.18 WIB, Devi menyatakan singkat:
“Waalaikumusalam.wr wb ya mbk mel. Gak bener ya mbk mel itu,” tulisnya menyanggah isu yang beredar.
“Gak cek kebenaran mbk..berita mau di up aja,” keluhnya, seraya menuduh jurnalis tidak profesional.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai keberadaannya dan tuduhan mempersulit staf, Devi menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk mengurus ibunya yang masuk Unit Gawat Darurat (UGD) setelah sebelumnya sempat ngantor di Puskesmas.
“Tadi jam 10 saya izin ibu saya di ugd urip. Masih di puskes mbk (sebelumnya). Ya mbk say saya juga kerja kok, cuma ini lagi izin sudah tadi ke rs dulu. Yg persulit dan nuduh gimana ya mbk nia maksudnya? Ini saya masih di rs kalau mau ketemu boleh saya selesai urus ibu saya,” papar Devi menantang keterbukaan untuk bertemu langsung.
Di akhir percakapan, Devi menyampaikan terima kasih atas doa yang diberikan dan berharap masalah ini dapat diluruskan secara baik.
Dampak dari gejolak di Puskesmas Tanjung Sari ini sebenarnya memerlukan respons tegas dari tingkat vertikal. Namun sayang, hal serupa yang dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tidak membuahkan hasil.
Hingga berita ini diturunkan, Kadiskes masih memilih bungkam dan enggan memberikan penjelasan resmi maupun klarifikasi strategis kepada masyarakat terkait dugaan pungli BPK, diskriminasi TKS, hingga bobroknya disiplin kerja di wilayah kerjanya.
Rentetan temuan dokumen otentik dan kesaksian warga ini menjadi bukti awal yang kuat bahwa tata kelola administrasi keuangan dan disiplin kerja di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memerlukan evaluasi dan audit total dari pihak berwenang (Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum).(Mel/Tim)