Rabu, Agustus 12News That Matters
Shadow

Korupsi

Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran 13 OPD Lampung Selatan ke Kejati

Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran 13 OPD Lampung Selatan ke Kejati

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Politik
Lampung Selatan,jcnews.idAliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung, pada Selasa, 3 Maret 2026, secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024–2025 yang diduga terjadi di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.Ketua ALAK Lampung, Novianto, menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan disusun berdasarkan penelusuran dokumen anggaran, analisis realisasi belanja, serta temuan lapangan yang menunjukkan adanya indikasi kuat praktik melawan hukum.“Hari ini kami resmi melaporkan 13 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Laporan ini memuat dugaan penyimpangan anggaran yang be...
Bungkamnya Ketua DPRD Lampung Selatan Terkait Harga Pupuk Jadi Sorotan Petani

Bungkamnya Ketua DPRD Lampung Selatan Terkait Harga Pupuk Jadi Sorotan Petani

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Lampung Selatan-jcnews.idSetelah Ramai diperbincangkan masyarakat beberapa pekan lalu terkait penjualan pupuk bersubsidi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yang diperjualbelikan kios Surya Alam Desa Bangunan kecamatan palas milik Kariman di luar harga eceran tertinggi(HET)kini Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD)dan Dinas Pertanian Lampung Selatan di duga kompak bungkam.Pasalnya,Semenjak informasi ini terbit tertanggal 8 februari 2026 sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak DPRD serta kepala Dinas Pertanian yang membidanginya.Sebelumnya,Awak media ini sempat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat serta menghubungi ketua Erma Yusneli dan Mugiono kepala Dinas Pertanian melalui via WhatsApp,Namun tidak pernah ada respon,baik secara lisan a...
ALAK Lampung Demo Depan Kantor Bupati Lam-Sel Ungkap Dugaan KKN Sistemik di 13 OPD Lampung Selatan, Desak Penegakan Hukum

ALAK Lampung Demo Depan Kantor Bupati Lam-Sel Ungkap Dugaan KKN Sistemik di 13 OPD Lampung Selatan, Desak Penegakan Hukum

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Lampung Selatan — Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung mempublikasikan hasil analisis dan komparasi tata kelola anggaran pada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024–2025.Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai berlangsung berulang, sistemik, dan lintas sektor.Temuan ALAK diperoleh melalui penelusuran dokumen perencanaan, penganggaran, realisasi belanja, serta kajian awal di lapangan. ALAK menilai, pola penyimpangan yang ditemukan tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif semata, melainkan telah mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.Kondisi tersebut juga berdampak langsung terh...
LSM PRO RAKYAT Resmi Adukan Dugaan Penyimpangan Proyek SPAM Tanggamus ke Jaksa Agung dan Jampidsus: “Ini Harus Diusut Tuntas

LSM PRO RAKYAT Resmi Adukan Dugaan Penyimpangan Proyek SPAM Tanggamus ke Jaksa Agung dan Jampidsus: “Ini Harus Diusut Tuntas

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Politik
Bandar Lampung, jcnews.idLSM PRO RAKYAT resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ditujukan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait dugaan kuat penyimpangan dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022.Pengaduan tersebut didaftarkan langsung oleh LSM PRO RAKYAT, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM didampingi oleh Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E kepada awak media, Rabu (11/2/2026).Berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan LSM PRO RAKYAT, proyek-proyek SPAM di berbagai pekon di Kabupaten Tanggamus diduga, Tidak sesuai spesifikasi kontrak, Mengalami kekurangan volume pekerjaan, ...
Desakan Copot Dirut PD Dharma Jaya Mengalir, Lentera Ungkap Dugaan Kerugian Negara Hingga 48 Miliar

Desakan Copot Dirut PD Dharma Jaya Mengalir, Lentera Ungkap Dugaan Kerugian Negara Hingga 48 Miliar

Breaking News, Daerah, Jakarta, Korupsi, Kriminal, Politik
JAKARTA | Dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya kian memanas. Kelompok aktivis Lentera Muda Indonesia kembali menggelar aksi unjuk rasa, kali ini di depan Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono untuk segera mencopot dan memproses hukum Direktur Utama PD Dharma Jaya yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.Aksi itu merupakan lanjutan dari rangkaian protes sebelumnya yang digelar di Kantor Pusat PD Dharma Jaya pada Rabu, 4 februari 2026. Lentera menilai hingga kini belum ada langkah tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dugaan skandal tata kelola keuangan yang disebut telah merugikan keuangan daerah dan negara hingga mencapai Rp 48 miliar rupiah.Koordinator Aksi Lentera Muda Indones...
Komisi II DPRD Lamsel Akan Panggil Disnakkeswan Terkait Penyalahgunaan Anggaran

Komisi II DPRD Lamsel Akan Panggil Disnakkeswan Terkait Penyalahgunaan Anggaran

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal
Jcnews.id - Rupanya dugaan Korupsi pengadaan hewan ternak tahun 2025 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan berbuntut panjang, bagaimana tidak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melalui Ketuanya Saiful azumar akan memanggil Dinas terkait untuk di konfirmasi terkait hal tersebut, dikatakannya kepada media ini Rabu (28/01/2026).“Akan kita jadwalkan untuk konfirmasi ke dinas terkait tentang dugaan penyalahgunaan anggaran ini, kita liat setelah jadwal banmus ya, ” ungkapnya. Menurutnya anggaran yang ada didinas itu agar di pergunakan dan dikelola sebaik baiknya, semua untuk kepentingan masyarakat Lampung Selatan, beliau menyayangkan kalau ada dugaan penyalahgunaan anggaran.” Untuk kedepannya menjadi perhatian kami agar anggaran yang d...
KPK Amankan 10 Orang Saat OTT di Bekasi

KPK Amankan 10 Orang Saat OTT di Bekasi

Breaking News, Daerah, Korupsi
Jcnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (31 tahun), dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar),  Kamis (18/12/2025).  OTT di Kabupaten Bekasi, KPK total menangkap 10 orang, termasuk bupati. Penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang dibenarkan oleh KPK, Budi Prasetyo, ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari WIB. Sebelumnya, KPK membenarkan tim penyidik KPK sedang melakukan operasi senyap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025) malam. Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap di Bekasi Namun, Budi Prasetyo belum mengungkapkan identitas 10 orang itu dan konstruksi perkaran...
KPK OTT 5 orang Di Banten 1 orang Diduga Jaksa

KPK OTT 5 orang Di Banten 1 orang Diduga Jaksa

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal
Jcnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Banten.Dikabarkan hingga saat ini para pihak tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada penangkapan sejumlah pihak sejak Rabu malam 17 Desember 2025.“Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten. Saat ini, kelima orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/12/2025) pagi.Terkait detail identitas dan rincian perkara, Budi meminta publik untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan.“Siapa saja yang diamankan dan terkait...
Diduga Ugal-ugalan: Proyek Rehabilitasi Rumdin Palas Rp199 Juta Dikebut 30 Hari, Metode Pasangan Batu Dinilai Tak Sesuai Kaidah Teknis

Diduga Ugal-ugalan: Proyek Rehabilitasi Rumdin Palas Rp199 Juta Dikebut 30 Hari, Metode Pasangan Batu Dinilai Tak Sesuai Kaidah Teknis

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Lampung Selatan —jcnews.idLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT menyoroti keras pelaksanaan proyek Rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdin) Palas milik Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam papan informasi proyek dengan nilai Rp199.234.010,00 bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2025, waktu pelaksanaan 30 hari kalender, dan dikerjakan oleh CV Jaya Usaha Makmur di Dusun Kediri RT 001/RW 006 Desa Sukamulya Kecamatan Palas. Hasil pantauan lapangan dan dokumentasi foto menunjukkan dugaan pelaksanaan pekerjaan pasangan batu yang tidak sesuai kaidah teknik sipil, mulai dari susunan batu tidak terkunci rapat, pemilihan material tidak seragam, indikasi spesi tidak memadai, serta tidak terlihat tahapan kerja standar seperti perapihan pond...
Polman Sinaga DPRD Lamsel Akan Panggil CV.Duta Agung Persada Selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Way Bakak – Tito Harjo

Polman Sinaga DPRD Lamsel Akan Panggil CV.Duta Agung Persada Selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Way Bakak – Tito Harjo

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Bakauheni Lampung Selatan,jcnews.idProyek rekonstruksi Jalan Ruas Way Bakak–Toto Harjo (R.002) di Kecamatan Penengahan dengan nilai kontrak Rp1.192.303.604 yang dikerjakan CV Duta Agung Persada menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai kualitas pekerjaan sangat rendah, terutama pada ketebalan badan jalan yang dianggap terlalu tipis dan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Proyek berada di Dusun Melati Indah, Desa Toto Harjo, di bawah pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Lampung Selatan Komisi III, Polman Sinaga S.H, angkat bicara. Saat diwawancarai usai reses pada Jumat (12/12/25), ia menegaskan bahwa setelah proyek tersebut dinyatakan PHO, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemerintah daerah dan pihak k...