Rabu, Agustus 12News That Matters
Shadow

Politik

LSM PRO RAKYAT Desak Gubernur Lampung Bertindak Tegas, Dugaan Hubungan Khusus Eks Kadis DKP dengan Konsultan Berujung Laporan Penganiayaan Dinilai Cederai Marwah Pemprov Lampung

LSM PRO RAKYAT Desak Gubernur Lampung Bertindak Tegas, Dugaan Hubungan Khusus Eks Kadis DKP dengan Konsultan Berujung Laporan Penganiayaan Dinilai Cederai Marwah Pemprov Lampung

Breaking News, Daerah, Lampung, Politik
Bandar Lampung,jcnews.idMencuatnya pemberitaan dan informasi mengenai "dugaan hubungan khusus" antara mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung ibu LD, dengan seorang konsultan DKP Provinsi Lampung berinisial CKS, yang kemudian diikuti adanya laporan dugaan penganiayaan terhadap suami LD berinisial HS, menuai sorotan keras dari LSM PRO RAKYAT.Menurut informasi yang beredar di sejumlah media dan dokumen yang ditampilkan kepada publik, dan berdasarkan keterangan di lingkungan HS, bahwa HS telah melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polresta Bandar Lampung pada 29 Juni 2026 dengan Nomor : LP/B/1080/VI/2026/SPKT/POLRESTA BANDARLAMPUNG/POLDA LAMPUNG. Keberadaan laporan polisi tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat laporan resmi yang telah diterima...
LSM PRO RAKYAT Apresiasi Langkah Kortas Tipikor Polri Bongkar Dugaan Korupsi Batu Bara Pemicu Blackout Sumatera: “Usut Tuntas, Bongkar Semua Aktor dan TPPU!

LSM PRO RAKYAT Apresiasi Langkah Kortas Tipikor Polri Bongkar Dugaan Korupsi Batu Bara Pemicu Blackout Sumatera: “Usut Tuntas, Bongkar Semua Aktor dan TPPU!

Breaking News, Daerah, Jakarta, Korupsi, Kriminal, Politik
Jakarta Selatan, JCNEWS IDLSM PRO RAKYAT memberikan apresiasi tinggi kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri atas langkah tegas melakukan penyidikan dan penggeledahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pasokan batu bara yang diduga berkaitan dengan peristiwa pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera.Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, kepada awak media di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026) sore.Aqrobin AM menilai langkah cepat dan profesional Kortas Tipikor Polri merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberantas korupsi serta menjadi kado terindah Hari Bhayangkara Tahun 2026 b...
LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Lampung Selatan ke Kejati Lampung, Desak Kepala Dinas Diperiksa

LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Lampung Selatan ke Kejati Lampung, Desak Kepala Dinas Diperiksa

Breaking News, Business, Daerah, Kesehatan, Korupsi, Kriminal, Lampung, Lampung Selatan, Politik
Bandar Lampung,jcnews.idLSM PRO RAKYAT secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.Laporan tersebut diterima oleh Kejati Lampung pada Senin (6/7/2026), sebagaimana tampak pada tanda terima surat yang ditunjukkan dalam dokumen yang disampaikan LSM PRO RAKYAT. Berdasarkan surat bernomor 0407/DINKES-Lamsel/Kejati-Lampung/LSM-PR/VII/2026, laporan tersebut memuat dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, serta dugaan kerugian keuangan negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.LSM PRO RAKYAT menyatakan laporan tersebut disusun berdasarkan dokumen yang dimiliki, dan hasil investigasi dilapangan serta informasi ya...
Tarif Tol Bakter Melejit, Fungsionaris PB HMI Rian Kurniawan: Beban Baru Ekonomi Rakyat Menuju Krisis Kepercayaan

Tarif Tol Bakter Melejit, Fungsionaris PB HMI Rian Kurniawan: Beban Baru Ekonomi Rakyat Menuju Krisis Kepercayaan

Breaking News, Daerah, Lampung, Lampung Selatan, Politik
LAMPUNG - Kebijakan penyesuaian tarif pada ruas Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) terus memantik reaksi dan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sejak 1 April 2026, tarif resmi ditetapkan menjadi Rp102.500 untuk rute Natar–Bakauheni dan Rp189.500 untuk rute sepanjang 140,9 kilometer Bakauheni–Terbanggi Besar. Ruas ini dikelola oleh PT Bakauheni-Terbanggi Besar (PT BTB), di mana usulan kenaikan dievaluasi BPJT dan disahkan Kementerian PUPR melalui SK No. 1066/KPTS/M/2025.Selain itu, pengawasan dan pengecekan kualitas pekerjaan, layanan, serta kesesuaian kebijakan juga menjadi wewenang Komisi V DPR RI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten, hingga lembaga pemeriksa keuangan seperti BPK dan BPKP. Masyarakat selaku pengguna pun berhak mengawasi dan m...
Laskar Kota Bandar Lampung Kritik Keras Mahalnya Tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Desak Evaluasi Menyeluruh terhadap Regulator dan Pengelola

Laskar Kota Bandar Lampung Kritik Keras Mahalnya Tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Desak Evaluasi Menyeluruh terhadap Regulator dan Pengelola

Breaking News, Daerah, Lampung, Politik
Bandar Lampung — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Bandar Lampung melayangkan kritik keras terhadap tingginya tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) yang dinilai memberatkan masyarakat, khususnya pengguna jalan dari dan menuju Pelabuhan Bakauheni. Kritik ini disampaikan menyusul keluhan berulang masyarakat terkait beban biaya perjalanan yang terus meningkat setiap kali dilakukan penyesuaian tarif.Ketua DPC Laskar Bandar Lampung, Destra Yudha, S.H., M.Si, menyatakan bahwa kenaikan tarif yang berlangsung secara berkala tidak diimbangi dengan transparansi yang memadai kepada publik mengenai dasar perhitungan dan capaian standar pelayanan minimum (SPM) di lapangan."Masyarakat berhak tahu secara terbuka bagaimana rumus kenaikan tarif ini dihitung, apa saja indikator pelayan...
Pungutan Pramuka Rp1,5 Juta Disorot, GEPAK Lampung: Kalau Ketua Tak Tahu, Siapa yang Beri Perintah?

Pungutan Pramuka Rp1,5 Juta Disorot, GEPAK Lampung: Kalau Ketua Tak Tahu, Siapa yang Beri Perintah?

Breaking News, Daerah, Lampung, Politik
Bandar Lampung,jcnews.idPolemik dugaan pungutan sebesar Rp1,5 juta kepada setiap SD dan SMP di Kota Bandar Lampung dalam kegiatan kepramukaan terus memantik kritik. Kali ini, sorotan datang dari Ketua Umum GEPAK Lampung, Wahyudi, yang mempertanyakan tata kelola organisasi Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung.Menurut Wahyudi, pernyataan Ketua Kwarcab Bandar Lampung, Suhendar Zuber, yang mengaku tidak mengetahui persoalan teknis hingga dugaan pungutan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar."Ini aneh. Kalau Ketua Kwarcab mengaku tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi terkait pungutan itu, lalu kegiatan tersebut bisa berjalan, terorganisir, bahkan diduga menghimpun uang dari sekolah-sekolah, sebenarnya perintah siapa?" kata Wahyudi, Selasa, (30/6/2...
Kasihhati : Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan karena Tidak Layak dan Tidak Punya Hati Nurani

Kasihhati : Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan karena Tidak Layak dan Tidak Punya Hati Nurani

Breaking News, Daerah, Jakarta, Politik
Jcnews id ,Jakarta – Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Bunda Kasihhati, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Komnas Perempuan menyusul pernyataan mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Ketika ditemui awak Media di kediaman senin 29 Juni 2026Menurut Bunda Kasihhati, pernyataan yang menyebut kasus tersebut belum memenuhi definisi "penyiksaan" berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB telah menimbulkan kegelisahan publik dan berpotensi melukai perasaan korban beserta keluarganya.Saat rakyat melihat seorang perempuan diduga mengalami penderitaan yang begitu berat, justru yang muncul ke ruang publik adalah penjelasan yang mudah dipahami seolah-olah korban tidak mengalami penyiksaan. Cara berkomunikasi seperti i...
Dewan Pendidikan Lampung Desak APH Usut Dugaan Pungli PIP di SMP Queen Al-Amin, Jangan Ada Pembiaran

Dewan Pendidikan Lampung Desak APH Usut Dugaan Pungli PIP di SMP Queen Al-Amin, Jangan Ada Pembiaran

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung, Lampung Selatan, Pendidikan, Politik
JcNews.id | Lampung Selatan – Dugaan pungutan terhadap wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Queen Al-Amin, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, terus menuai perhatian. Setelah Dinas Pendidikan Lampung Selatan menyatakan akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dugaan tersebut, kini sorotan datang dari Dewan Pendidikan Provinsi Lampung.Anggota Dewan Pendidikan Lampung, A. Burhanuddin, HB, S.H.I., M.Pd, meminta aparat penegak hukum (APH) turut mengawal dan mengusut dugaan tersebut secara tuntas apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran.Menurut Burhanuddin, persoalan yang menyangkut hak peserta didik dan bantuan pendidikan tidak boleh dianggap sepele. Setiap informasi yang mengarah pada dugaan pungutan terhadap penerima bantuan pemerintah ...
PLT Kadisdik Lampung Selatan Tegaskan Dana PIP Tak Boleh Dipotong, Dugaan Pungutan di SMP Queen Al-Amin Akan Diverifikasi

PLT Kadisdik Lampung Selatan Tegaskan Dana PIP Tak Boleh Dipotong, Dugaan Pungutan di SMP Queen Al-Amin Akan Diverifikasi

Breaking News, Daerah, Lampung, Lampung Selatan, Pendidikan, Politik
JcNews.id | Lampung Selatan – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifullah, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang membenarkan pemotongan maupun pungutan terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi hak peserta didik.Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan permintaan uang sebesar Rp100 ribu kepada wali murid penerima PIP di SMP Queen Al-Amin, Kecamatan Candipuro.>"Secara aturan tidak dibenarkan adanya potongan dana PIP," tegas Syaifullah.Menurut Syaifullah, bantuan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Karena itu, dana bantuan yang diterima siswa seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan tanpa di...
Ribuan Masyarakat Adat Pitu Ngetiyuh Gelar Aksi Damai, BPN Pesawaran Siap Proses Sertipikat Tanah Adat

Ribuan Masyarakat Adat Pitu Ngetiyuh Gelar Aksi Damai, BPN Pesawaran Siap Proses Sertipikat Tanah Adat

Breaking News, Daerah, Lampung, Pesawaran, Politik
JCNEWS.ID -- Pesawaran, 17 Juni 2026 – Sekitar 2.000 massa dari Masyarakat Adat Pitu Ngetiyuh menggelar aksi damai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (17/6/2026). Aksi yang berlangsung tertib tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Pesawaran, dengan antrean kendaraan yang dilaporkan mencapai puluhan kilometer.Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah adat seluas kurang lebih 329 hektare yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.Setelah melakukan orasi dan penyampaian tuntutan, perwakilan masyarakat adat diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran. Pertemuan tersebut ...