Politik

KALIANDA – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga tumbuh kembang yang optimal. Tahun ini, Hari Anak Nasional mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan."Momentum tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, yang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak."Hari Anak Nasional bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak adalah investasi terbesar bangsa. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan,...

Lampung Selatan,jcnews.idKarangan bunga ucapan selamat ulang tahun kepada Bupati Lampung Selatan yang berisi pesan-pesan bernada kritik menjadi perhatian publik.Dari photo karangan bunga yang beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan media massa memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi dipandang sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, sementara di sisi lain menjadi pengingat terhadap berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Lampung Selatan.Dalam photo yang beredar, karangan bunga tidak hanya memuat ucapan selamat ulang tahun, tetapi juga menyisipkan pesan yang mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah serta memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya persoalan kemiskinan.Menanggapi polemik ters...

LAMPUNG - Kebijakan penyesuaian tarif pada ruas Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) terus memantik reaksi dan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sejak 1 April 2026, tarif resmi ditetapkan menjadi Rp102.500 untuk rute Natar–Bakauheni dan Rp189.500 untuk rute sepanjang 140,9 kilometer Bakauheni–Terbanggi Besar. Ruas ini dikelola oleh PT Bakauheni-Terbanggi Besar (PT BTB), di mana usulan kenaikan dievaluasi BPJT dan disahkan Kementerian PUPR melalui SK No. 1066/KPTS/M/2025.Selain itu, pengawasan dan pengecekan kualitas pekerjaan, layanan, serta kesesuaian kebijakan juga menjadi wewenang Komisi V DPR RI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten, hingga lembaga pemeriksa keuangan seperti BPK dan BPKP. Masyarakat selaku pengguna pun berhak mengawasi dan m...