Rabu, Februari 11News That Matters
Shadow

Politik

Kejari Sidrap Salut dan Apresiasi Kegiatan Aksi Kemanusiaan Lewat Bakti Sosial Yang Digelar FPII Setwil Sulsel

Kejari Sidrap Salut dan Apresiasi Kegiatan Aksi Kemanusiaan Lewat Bakti Sosial Yang Digelar FPII Setwil Sulsel

Breaking News, Daerah, Politik
MAKASSAR,JCNEWS.IDSulsel.Merayakan hari jadi yang ke-3, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sekretariat Wilayah (Setwil) Sulawesi Selatan menggelar aksi kemanusiaan akbar. Dengan mengusung tema "Bhaktiku Jurnalis, Bakti Kami FPII: Aksi Sosial Akbar FPII Setwil Sulsel Tebar Sejuta Manfaat untuk Kemanusiaan", organisasi ini membagikan paket sembako secara serentak di lima titik wilayah di Sulawesi Selatan.​Aksi sosial ini menyasar warga yang membutuhkan di Kabupaten Sidrap, Parepare, Pinrang, Enrekang, dan Wajo. Khusus untuk wilayah Kota Makassar, kegiatan dikoordinir langsung oleh Pengurus FPII yang berdomisili di Makassas yakni Tahan Angga.​Awali Aksi di Bumi Nene Mallomo ​Rangkaian penyerahan bantuan dimulai di Kabupaten Sidrap. Bertempat di Kelurahan Majelling Wattang, K...
Diduga Ugal-ugalan: Proyek Rehabilitasi Rumdin Palas Rp199 Juta Dikebut 30 Hari, Metode Pasangan Batu Dinilai Tak Sesuai Kaidah Teknis

Diduga Ugal-ugalan: Proyek Rehabilitasi Rumdin Palas Rp199 Juta Dikebut 30 Hari, Metode Pasangan Batu Dinilai Tak Sesuai Kaidah Teknis

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Lampung Selatan —jcnews.idLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT menyoroti keras pelaksanaan proyek Rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdin) Palas milik Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam papan informasi proyek dengan nilai Rp199.234.010,00 bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2025, waktu pelaksanaan 30 hari kalender, dan dikerjakan oleh CV Jaya Usaha Makmur di Dusun Kediri RT 001/RW 006 Desa Sukamulya Kecamatan Palas. Hasil pantauan lapangan dan dokumentasi foto menunjukkan dugaan pelaksanaan pekerjaan pasangan batu yang tidak sesuai kaidah teknik sipil, mulai dari susunan batu tidak terkunci rapat, pemilihan material tidak seragam, indikasi spesi tidak memadai, serta tidak terlihat tahapan kerja standar seperti perapihan pond...
Polman Sinaga DPRD Lamsel Akan Panggil CV.Duta Agung Persada Selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Way Bakak – Tito Harjo

Polman Sinaga DPRD Lamsel Akan Panggil CV.Duta Agung Persada Selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Way Bakak – Tito Harjo

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Bakauheni Lampung Selatan,jcnews.idProyek rekonstruksi Jalan Ruas Way Bakak–Toto Harjo (R.002) di Kecamatan Penengahan dengan nilai kontrak Rp1.192.303.604 yang dikerjakan CV Duta Agung Persada menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai kualitas pekerjaan sangat rendah, terutama pada ketebalan badan jalan yang dianggap terlalu tipis dan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Proyek berada di Dusun Melati Indah, Desa Toto Harjo, di bawah pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Lampung Selatan Komisi III, Polman Sinaga S.H, angkat bicara. Saat diwawancarai usai reses pada Jumat (12/12/25), ia menegaskan bahwa setelah proyek tersebut dinyatakan PHO, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemerintah daerah dan pihak k...
LSM PRO RAKYAT Adukan Darurat Korupsi Lampung ke Presiden Prabowo, Kasus Besar Mandek, Penegakan Hukum Melemah

LSM PRO RAKYAT Adukan Darurat Korupsi Lampung ke Presiden Prabowo, Kasus Besar Mandek, Penegakan Hukum Melemah

Breaking News, Daerah, Korupsi, Politik
Bandar Lampung,jcnews.idKondisi pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT secara resmi mengadukan maraknya dugaan tindak pidana korupsi yang mandek dalam proses hukum ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pengaduan dilakukan melalui kunjungan langsung ke Kementerian Sekretariat Negara RI dan Sekretariat Kabinet RI di Jakarta, Jum'at (5/12/2025).Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus LSM PRO RAKYAT, Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM dan Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E menyerahkan laporan tertulis berisi rangkuman kasus-kasus korupsi besar di Lampung yang selama bertahun-tahun bergulir tanpa kepastian hukum, meski telah ramai diberitakan media dan menjadi konsumsi publik.Ketua Umum...
LSM PRO RAKYAT Tempuh Jalur Konstitusi, Uji Undang-Undang ke MK Demi Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

LSM PRO RAKYAT Tempuh Jalur Konstitusi, Uji Undang-Undang ke MK Demi Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Breaking News, Daerah, Jakarta, Korupsi, Politik
Bandar Lampung, Komitmen LSM PRO RAKYAT dalam memperjuangkan supremasi hukum kembali dibuktikan melalui konsultasi kedua di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi bukti bahwa perjuangan melawan pelemahan hukum, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, ditempuh secara serius melalui jalur konstitusional sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 7 Tahun 2025.Dalam konsultasi tersebut, sebagai Pemohon, jajaran pengurus LSM PRO RAKYAT Ketua Umum Aqrobin AM, Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E, Bendahara Umum Fitri Nur Asiah Kusuma, diterima oleh Mohammad Chamid Zuhri, S.H., M.H., dari Bagian Konsultasi Hukum Acara MK RI. Pertemu...
Kader PEKAT-IB Pesawaran Tolak Penunjukan Ketua DPW Lampung, Diduga Abaikan AD/ART dan Bermuatan Politik

Kader PEKAT-IB Pesawaran Tolak Penunjukan Ketua DPW Lampung, Diduga Abaikan AD/ART dan Bermuatan Politik

Breaking News, Daerah, Politik
Jcnews.idPesawaran, Lampung – Aroma konflik internal kembali menyeruak di tubuh Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB) Provinsi Lampung. Sejumlah kader dan pengurus DPD PEKAT-IB Kabupaten Pesawaran secara tegas menolak penunjukan ketua DPW PEKAT-IB Lampung yang baru, karena dinilai tidak sah dan bertentangan dengan aturan organisasi.Penolakan itu tertuang dalam surat resmi yang dilayangkan kepada Ketua Umum DPP PEKAT-IB. Dalam surat tersebut, DPD Pesawaran menyebut bahwa penunjukan Saudari Nurul Hidayah sebagai Ketua DPW PEKAT-IB Lampung tidak melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) serta dianggap menyalahi Bab IV Pasal 6, Bab V Pasal 6, dan Bab V Pasal 14 AD/ART organisasi.Kader Pesawaran bahkan menyampaikan empat alasan kuat terkait penolakan tersebut: ...
PFI Lampung Kecam Keras Intimidasi Preman terhadap Wartawan Kompas TV di Lampung Selatan

PFI Lampung Kecam Keras Intimidasi Preman terhadap Wartawan Kompas TV di Lampung Selatan

Breaking News, Daerah, Kriminal, Politik, TNI & POLRI
​Bandar Lampung,– jcnews.idDunia pers di Lampung bergejolak menyusul insiden intimidasi dan ancaman yang dialami oleh seorang jurnalis Kompas TV saat menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Lampung Selatan. Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung, Juniardi, melayangkan kecaman keras dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat.​Insiden tersebut dilaporkan terjadi ketika jurnalis Kompas TV sedang meliput kasus atau isu kontroversial di Lampung Selatan. Diduga, peliputan tersebut menyentuh kepentingan pihak tertentu.Jurnalis tersebut diadang dan diancam secara fisik maupun verbal oleh sekelompok orang yang diidentifikasi sebagai preman. Mereka berupaya menghalangi proses liputan dan menuntut penghapusan rekaman atau materi yang telah diambil.Ancaman ini diduga ...
Diduga Ancam Jurnalis Kompas TV, FOR-WIN Dorong APH Tangkap Segerombolan Oknum Preman di Lampung Selatan

Diduga Ancam Jurnalis Kompas TV, FOR-WIN Dorong APH Tangkap Segerombolan Oknum Preman di Lampung Selatan

Breaking News, Daerah, Kriminal, Politik, TNI & POLRI
Lampung - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Wartawan Independent Nusantara (FOR-WIN), Aminuddin, S.P, mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap segerombolan oknum preman yang diduga telah melakukan pengancaman atau menghalang-halangi tugas jurnalis dalam melakukan peliputan di Lampung Selatan.Hal itu diungkapkan Aminuddin setalah menerima pemberitaan yang beredar salah satu wartawan Kompas TV, Tengku Khalid menerima perlakuan yang buruk oleh segerombolan oknum preman saat melakukan peliputan untuk menggali informasi atas dugaan pemerasan oleh sekelompok orang kepada warga Desa Lagundi, Kecamatan Ketapang yang mengklaim lahan milik warga setempat.Atas prilaku segerombolan oknum preman di Lampung Selatan tersebut Aminudin menegaskan, tindakan tersebut sebagai ben...
Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pantau Fit and Proper Test Calon KI di DPRD Sulteng

Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pantau Fit and Proper Test Calon KI di DPRD Sulteng

Breaking News, Daerah, Kriminal, Politik
PALU -- -Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sulawesi Tengah Adv.Moh. Ridwan Limonu, SH mengatakan pihaknya terius memantau tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029."Kami terus memantau dan mengikuti tahapan seleksinya, sampai dengan tahapan fit and proper test di Komisi I DPRD Sulteng yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu, (24 november--red)" ucap Ridwan, saat ditemui diruang kerjanya di palu, kamis (27/11/2025).Dalam tahap fit and proper test, Ridwan mengingatkan Komisi I DPRD Sulteng untuk jangan abaikan ketentuan UU KIP. "Dalam menetapkan calon terpilih harus memperhatikan perintah UU, misalnya dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 UU ttg Keterbukaan Informasi Publik, ditekankan untuk Komisi Informasi Prov...
Ketua JMSI Lamsel Mengecam Keras Intimidasi Terhadap Jurnalis Kompas TV,Pelaku Harus Segera di Tangkap

Ketua JMSI Lamsel Mengecam Keras Intimidasi Terhadap Jurnalis Kompas TV,Pelaku Harus Segera di Tangkap

Breaking News, Daerah, Kriminal, Politik, TNI & POLRI
Lampung Selatan - Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Selatan, Gandi Yusnadi mengecam keras dan mengutuk aksi intimidasi terhadap jurnalis Kompas TV, Teuku Khalid Syah saat peliputan di Lampung Selatan. oleh segerombolan preman.Gandi menegaskan, kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran serius yang merusak sendi-sendi demokrasi."Tekanan, ancaman dan kekerasan fisik tidak hanya bisa melukai fisik tetapi juga merupakan serangan terhadap kemerdekaan pers. Kami kecam keras tindakan intimidasi ini," tegas Gandi, Kamis (27/11/2025).Ia mengatakan, tindakan intimidasi dan bahkan penganiayaan pada jurnalis yang tengah bertugas, merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-undang  Nomor 40 Tahun 1999. Mengingat, kerja jurnalis di lapangan dalam menjalankan tugas jurn...