Politik

Lampung Selatan, Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT kembali menyoroti kasus Chromebook di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, kali ini kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan yang dinilai lemot dan tidak tegas dalam menangani dugaan kerugian negara pada proyek pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E, Sabtu (18/10/2025) di kantor LSM PRO RAKYAT kepada awak media, menilai janji Plt Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, yang berkomitmen menuntaskan pemeriksaan dalam dua minggu hanyalah janji manis yang basi.“ Kata dua minggu, tapi udah lewat setengah bulan lebih, hasilnya belum nongol juga. Rakyat butuh kejelasan, bukan wacana. ...

Bandar Lampung, Publik Lampung dibuat terperangah dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah mengalokasikan hibah sebesar Rp60 miliar untuk membangun gedung baru Kejaksaan Tinggi Lampung. Nilai yang sangat fantastis ini dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil Kota Bandar Lampung yang masih dililit segudang persoalan.Di berbagai titik, kondisi jalan kota banyak yang rusak dan menimbulkan keluhan warga. Perempatan lampu merah ByPass, Jalan Endro Suratmin, dan Jalan Urip Sumoharjo hampir setiap hari mengalami kemacetan panjang, yang seharusnya sudah dibuat fly over. Sementara itu, kondisi keuangan Pemkot Bandar Lampung amburadul, dengan banyak catatan merah dalam pengelolaan APBD.Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin A.M didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E Jumat (2...

Bandar Lampung, Polemik dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan terus menyeruak ke permukaan. Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M didampingi Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E, Kamis (25/9/2025) di Kejaksaan Tinggi Lampung kepada awak media menyebut proyek bernilai miliaran rupiah itu sarat dugaan markup (pemahalan harga) yang nyata-nyata melanggar ketentuan hukum, khususnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.“Ini jelas-jelas sudah menabrak hukum. Pasal 3 dan Pasal 2 UU Tipikor tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara adalah tindak pida...

Bandar Lampung,JCLembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk serius mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, yang ditengarai menimbulkan kerugian negara signifikan.Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E kepada awak media Selasa (23/9/2025) di Kantor Gubernur Lampung menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh dipandang enteng karena menyangkut penyalahgunaan anggaran pendidikan." Di Lampung Tengah dan Lampung Selatan, proyek Chromebook penuh kejanggalan. Harga digelembungkan, kualitas barang patut dipertanyakan. Ini indikasi korupsi yang nyata. Kejati Lampung jangan sampai mandu...