Minggu, September 27News That Matters
Shadow

Politik

DPRD Sebut PUPR Gagal Dalam Menjalankan Anggaran 2025

DPRD Sebut PUPR Gagal Dalam Menjalankan Anggaran 2025

Breaking News, Daerah, Politik
LAMPUNG SELATAN - Molornya 13 paket pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran 2025 hingga berlanjut ke 2026 menjadi alarm keras bagi DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Komisi III DPRD menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) gagal menegakkan disiplin serta evaluasi kinerja rekanan secara tegas dan berkeadilan.   Anggota Komisi III DPRD Lampung Selatan, Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menemukan pekerjaan infrastruktur dengan kualitas di bawah standar teknis. Ironisnya, kondisi tersebut dinilai tidak berdampak apa pun terhadap keberlanjutan kerja sama dengan rekanan bersangkutan. “Fakta di lapangan, kualitas pekerjaan sering kita temukan buruk. Tapi tidak ada implikasi. Ini menunjukkan lemahnya evaluasi dan pengawasan terhadap rekanan,” tega...
Hearing Bersama Komisi III DPRD Lamsel, Kadiskes Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Diluar Atau Didalam Gedung Faskes

Hearing Bersama Komisi III DPRD Lamsel, Kadiskes Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Diluar Atau Didalam Gedung Faskes

Breaking News, Daerah, Politik
KALIANDA, – Plt Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminto kepada DPRD menegaskan komitmennya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan faskes. Baik itu pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung faskes, Kamis (22/01/2026).Diungkapkan Devi, saat ini dirinya bersama jajaran terkait Dinkes masih terus melakukan konsolidasi kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait dengan turun langsung ke seluruh Puskesmas yang ada di Lampung Selatan. Menurut Devi, langkah tersebut dia ambil untuk memastikan supaya instruksi pimpinan dalam peningkatan pelayanan diterima secara langsung oleh stakeholder. “Yang harus diperbaiki adalah mutu pelayanan di dalam gedung (Faskes) dan pengembangan pelayanan di luar gedung. Maksudnya adalah...
Jembatan Ambruk Di Gunung Botol Penengahan DPRD & Dinas PUPR Tinjau Lokasi, Warga Berharap Segera Di Bangun

Jembatan Ambruk Di Gunung Botol Penengahan DPRD & Dinas PUPR Tinjau Lokasi, Warga Berharap Segera Di Bangun

Breaking News, Daerah, Politik
LAMPUNG SELATAN, 24 Januari 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Selatan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil III, Widodo, bersama dengan jajarannya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan, melakukan tinjauan langsung terhadap lokasi jembatan yang mengalami ambruk di Dusun Gunung Botol, Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan. Dalam keterangan khusus kepada jcnews.id, Widodo menyampaikan bahwa kondisi jembatan sudah dalam keadaan sangat parah dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah."Jembatan ini memang sudah parah dan memerlukan perhatian dari pemerintah Daerah," ujarnya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang telah memberika...
Ketua Presidium FPII Desak Kapolri Usut Tuntas Kasus Penikaman Jurnalis di Banggai Laut

Ketua Presidium FPII Desak Kapolri Usut Tuntas Kasus Penikaman Jurnalis di Banggai Laut

Breaking News, Daerah, Jakarta, Kriminal, Politik
JAKARTA---Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Dra.Kasihhati mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri-red) untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah penikaman Faisal Thayeb (32) seorang jurnalis di Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.Faisal Thayeb yang dikenal konsisten menjalankan fungsi sosial kontrol lewat pemberitaan itu, mengalami luka parah usai menjadi korban penusukan dikawasan traffic light Kelurahan Lompio l, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah, minggu malam (11/1/2026). Dia mengalami lima tusukan dari seorang pelaku berinisial BP (52).Merespon peristiwa itu, Ketua Presidium FPII mendesak kepolisian setempat untuk mengusut tuntas."Apapun motifnya, pelaku penikaman jurnalis di Banggai Laut itu harus diberi hukuman seti...
Ketua Presidium FPII Lakukan Kunjungan Kerja ke Lapas Warungkiara, Ini Agendanya

Ketua Presidium FPII Lakukan Kunjungan Kerja ke Lapas Warungkiara, Ini Agendanya

Breaking News, Daerah, Politik
SUKABUMI --- Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Dra.Kasihhati kembali melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Warung Kiara , Sukabumi Jawa Barat pada jumat (9/12/2026).Dihadapan Kalapas Warungkiara dan jajaran, Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati menegaskan komitmennya bersama jajaran FPII untuk menjalin sinergitas insan pers dan jajaran Lapas."Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya program pembinaan yang humanis, produktif dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat bagi warga binaan," kata Kasihhati.Dikatakan pula, kunjungan kerja ini merupakan wujud nyata kepedulian insan pers terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Bunda Kasihhati memastikan FPII siap untuk ikut berkontribusi melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan waw...
FPN-RI Sebut APIP Lampung Barat Melanggar Peraturan : Pemberhentian 5 Kepala Sekolah Diduga Pelanggaran Prinsip Keadilan dan Objektifitas Hukum

FPN-RI Sebut APIP Lampung Barat Melanggar Peraturan : Pemberhentian 5 Kepala Sekolah Diduga Pelanggaran Prinsip Keadilan dan Objektifitas Hukum

Breaking News, Daerah, Pendidikan, Politik
-Lampung barat,8 Januari 2026 - Viralnya pemberitaan dimedia masa terkait kasus 46 kepala sekolah di Lampung barat yang diduga tertipu oknum mengaku staf kementerian pendidikan telah menimbulkan kekhawatiran publik. Kasus ini disebut melibatkan sekretaris daerah kabupaten Lampung Barat dan ketua kelompok kerja kepala sekolah K3S sebagai pihak penghubung dengan oknum tersebut, dengan dugaan pemberian fee 1% jika sekolah memperoleh program revitalisasi.Titik sorot utama adalah keputusan pemberhentian yang hanya menimpa 5 dari 46 kepala sekolah yang terlibat, sementara 41 lainnya tetap bertugas, perbedaan perlakuan ini menjadi dasar dugaan kekurangan dalam penegakan kode etik ASN, yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama APIP kabupaten Lampung Barat.Humas dan investigasi DPN-FPN R...
Tokoh Muda Lampung Nilai Wacana Pilkada Tidak Langsung Rampas Hak Politik Rakyat

Tokoh Muda Lampung Nilai Wacana Pilkada Tidak Langsung Rampas Hak Politik Rakyat

Breaking News, Daerah, Politik
Lampung – Tokoh muda Lampung sekaligus Ketua Umum APSDCI (Aliansi Pemuda Save Democracy and Care Indonesia), Agam Kusuma Yuda, melontarkan kritik keras terhadap wacana penghapusan pilkada langsung dan pengalihan pemilihan kepala daerah kepada DPR/DPRD.Menurut Agam, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan teknis pemilu, melainkan bentuk kudeta senyap terhadap kedaulatan rakyat yang berpotensi mencederai semangat Reformasi 1998.“Yang mahal bukan pilkada, tapi mahar politik,” tegas Agam dalam pernyataannya, menanggapi alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan pembenaran oleh elite politik.Agam menilai, DPR justru sedang mempertontonkan pengkhianatan terhadap mandat publik. Lembaga legislatif yang dipilih rakyat seharusnya menjadi penjaga demokrasi, bukan mengambil alih hak k...
Sumbangan Material Sebagai Sindiran Moral Atas Dugaan Penyimpangan Proyek Di Dinas PERKIM Provinsi Lampung

Sumbangan Material Sebagai Sindiran Moral Atas Dugaan Penyimpangan Proyek Di Dinas PERKIM Provinsi Lampung

Breaking News, Daerah, Kriminal, Politik
Bandar Lampung, 08 Januari 2026 — Forum Mahasiswa Lintas Studi (FORMALIS) menggelar aksi simbolik dengan menyerahkan sumbangan material bangunan berupa semen kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PERKIM) Provinsi Lampung. Aksi ini merupakan bentuk sindiran moral sekaligus kritik terbuka atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Aksi tersebut dilandasi hasil penelusuran serta investigasi lapangan yang dilakukan Tim FORMALIS, yang menemukan sejumlah indikasi persoalan serius dalam pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas PERKIM Provinsi Lampung. Temuan Lapangan Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah Rehabilitasi Gedung Tempat Penitipan Anak Yayasan Pinggungan Sebuai Dharma Wani...
DPN FPN RI Soroti Pembangunan Jalan Rabat Beton di Lampung Barat, Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah

DPN FPN RI Soroti Pembangunan Jalan Rabat Beton di Lampung Barat, Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah

Breaking News, Daerah, Politik
Lampung Barat, Jcnews. id Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kegiatan fundamental dalam membangun dan memelihara prasarana transportasi yang menghubungkan antarwilayah. Jalan berfungsi sebagai urat nadi perekonomian yang memperlancar mobilitas barang, jasa, dan manusia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kemudahan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.Namun, pembangunan jalan rabat beton di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat menuai sorotan serius. Humas dan Investigasi Dewan Pimpinan Nasional Forum Pemersatu Nasional Republik Indonesia (DPN FPN RI) wilayah Provinsi se-Sumatra, Cecep Rusdiono, bersama Dewan Pimpinan Wilayah Forum Pemersatu Nasional Republik Indonesia (D...
Refleksi Akhir Tahun 2025 : LSM PRO RAKYAT Tegaskan 2026 Harus Bersih Jauh dari Penegakan Hukum Tebang Pilih

Refleksi Akhir Tahun 2025 : LSM PRO RAKYAT Tegaskan 2026 Harus Bersih Jauh dari Penegakan Hukum Tebang Pilih

Breaking News, Daerah, Politik
Kalianda, Lampung Selatan, Menutup tahun 2025, LSM PRO RAKYAT menggelar Diskusi Akhir Tahun di Hotel Cam Almira Kalianda Lampung Selatan, Senin (29/11/2025). Forum ini menjadi ruang evaluasi tajam atas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung sepanjang 2025 sekaligus refleksi untuk agenda pengawalan 2026.Kepada awak media Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E, menegaskan bahwa kompilasi pemberitaan dan fakta lapangan dari berbagai media yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat, LSM, Ormas dan pengamat, menunjukkan pola penindakan yang masih terkesan pilih-pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas.“ Banyak perkara berjalan, namun keadilan substantif belum terasa. Publik berhak atas penegakan hukum yang adil, transp...