Minggu, September 27News That Matters
Shadow

Politik

Pungutan Pramuka Rp1,5 Juta Disorot, GEPAK Lampung: Kalau Ketua Tak Tahu, Siapa yang Beri Perintah?

Pungutan Pramuka Rp1,5 Juta Disorot, GEPAK Lampung: Kalau Ketua Tak Tahu, Siapa yang Beri Perintah?

Breaking News, Daerah, Lampung, Politik
Bandar Lampung,jcnews.idPolemik dugaan pungutan sebesar Rp1,5 juta kepada setiap SD dan SMP di Kota Bandar Lampung dalam kegiatan kepramukaan terus memantik kritik. Kali ini, sorotan datang dari Ketua Umum GEPAK Lampung, Wahyudi, yang mempertanyakan tata kelola organisasi Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung.Menurut Wahyudi, pernyataan Ketua Kwarcab Bandar Lampung, Suhendar Zuber, yang mengaku tidak mengetahui persoalan teknis hingga dugaan pungutan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar."Ini aneh. Kalau Ketua Kwarcab mengaku tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi terkait pungutan itu, lalu kegiatan tersebut bisa berjalan, terorganisir, bahkan diduga menghimpun uang dari sekolah-sekolah, sebenarnya perintah siapa?" kata Wahyudi, Selasa, (30/6/2...
Kasihhati : Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan karena Tidak Layak dan Tidak Punya Hati Nurani

Kasihhati : Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan karena Tidak Layak dan Tidak Punya Hati Nurani

Breaking News, Daerah, Jakarta, Politik
Jcnews id ,Jakarta – Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Bunda Kasihhati, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Komnas Perempuan menyusul pernyataan mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Ketika ditemui awak Media di kediaman senin 29 Juni 2026Menurut Bunda Kasihhati, pernyataan yang menyebut kasus tersebut belum memenuhi definisi "penyiksaan" berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB telah menimbulkan kegelisahan publik dan berpotensi melukai perasaan korban beserta keluarganya.Saat rakyat melihat seorang perempuan diduga mengalami penderitaan yang begitu berat, justru yang muncul ke ruang publik adalah penjelasan yang mudah dipahami seolah-olah korban tidak mengalami penyiksaan. Cara berkomunikasi seperti i...
Dewan Pendidikan Lampung Desak APH Usut Dugaan Pungli PIP di SMP Queen Al-Amin, Jangan Ada Pembiaran

Dewan Pendidikan Lampung Desak APH Usut Dugaan Pungli PIP di SMP Queen Al-Amin, Jangan Ada Pembiaran

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung, Lampung Selatan, Pendidikan, Politik
JcNews.id | Lampung Selatan – Dugaan pungutan terhadap wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Queen Al-Amin, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, terus menuai perhatian. Setelah Dinas Pendidikan Lampung Selatan menyatakan akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dugaan tersebut, kini sorotan datang dari Dewan Pendidikan Provinsi Lampung.Anggota Dewan Pendidikan Lampung, A. Burhanuddin, HB, S.H.I., M.Pd, meminta aparat penegak hukum (APH) turut mengawal dan mengusut dugaan tersebut secara tuntas apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran.Menurut Burhanuddin, persoalan yang menyangkut hak peserta didik dan bantuan pendidikan tidak boleh dianggap sepele. Setiap informasi yang mengarah pada dugaan pungutan terhadap penerima bantuan pemerintah ...
PLT Kadisdik Lampung Selatan Tegaskan Dana PIP Tak Boleh Dipotong, Dugaan Pungutan di SMP Queen Al-Amin Akan Diverifikasi

PLT Kadisdik Lampung Selatan Tegaskan Dana PIP Tak Boleh Dipotong, Dugaan Pungutan di SMP Queen Al-Amin Akan Diverifikasi

Breaking News, Daerah, Lampung, Lampung Selatan, Pendidikan, Politik
JcNews.id | Lampung Selatan – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifullah, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang membenarkan pemotongan maupun pungutan terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi hak peserta didik.Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan permintaan uang sebesar Rp100 ribu kepada wali murid penerima PIP di SMP Queen Al-Amin, Kecamatan Candipuro.>"Secara aturan tidak dibenarkan adanya potongan dana PIP," tegas Syaifullah.Menurut Syaifullah, bantuan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Karena itu, dana bantuan yang diterima siswa seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan tanpa di...
Ribuan Masyarakat Adat Pitu Ngetiyuh Gelar Aksi Damai, BPN Pesawaran Siap Proses Sertipikat Tanah Adat

Ribuan Masyarakat Adat Pitu Ngetiyuh Gelar Aksi Damai, BPN Pesawaran Siap Proses Sertipikat Tanah Adat

Breaking News, Daerah, Lampung, Pesawaran, Politik
JCNEWS.ID -- Pesawaran, 17 Juni 2026 – Sekitar 2.000 massa dari Masyarakat Adat Pitu Ngetiyuh menggelar aksi damai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (17/6/2026). Aksi yang berlangsung tertib tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Pesawaran, dengan antrean kendaraan yang dilaporkan mencapai puluhan kilometer.Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah adat seluas kurang lebih 329 hektare yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.Setelah melakukan orasi dan penyampaian tuntutan, perwakilan masyarakat adat diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran. Pertemuan tersebut ...
Ketua DPC PKB Lampung Selatan Pilih “Bungkam” Saat Dugaan Pungli PIP di SMP Queen Al-Amin Mencuat

Ketua DPC PKB Lampung Selatan Pilih “Bungkam” Saat Dugaan Pungli PIP di SMP Queen Al-Amin Mencuat

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung, Lampung Selatan, Pendidikan, Politik
JcNews.id | Lampung Selatan – Sikap diam Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Selatan, Aliful Ma'rifah, menuai tanda tanya publik di tengah mencuatnya dugaan pungutan liar terhadap wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Queen Al-Amin, Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro.Pasalnya, Aliful Ma'rifah bukan hanya menjabat sebagai Ketua DPC PKB Lampung Selatan, tetapi juga dikenal sebagai pemilik Pondok Pesantren Al-Amin, lembaga yang menaungi SMP Queen Al-Amin tempat dugaan praktik tersebut terjadi.Hingga dua hari setelah upaya konfirmasi dilakukan, Aliful Ma'rifah terkesan memilih bungkam.Tim media ini telah berupaya meminta tanggapan melalui pesan singkat maupun sambungan telepon ke nomor pribadinya. Namun, seluruh upaya itu tidak mendapat respons. Tid...
Didapat Dari Jalur DPRD-RI. SMP Queen Al-Amin Minta Kompensasi kepada Wali Murid Penerima PIP

Didapat Dari Jalur DPRD-RI. SMP Queen Al-Amin Minta Kompensasi kepada Wali Murid Penerima PIP

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung, Lampung Selatan, Pendidikan, Politik
JCNews id, Lampung Selatan - Dugaan pungli di lingkungan sekolah di kabupaten Lampung Selatan kembali mencuat. Kali ini terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Queen Al-Amin, Desa Cinta Mulya, kecamatan Candipuro.Berdasarkan informasi yg didapat indeptnews pihak sekolah meminta uang senilai Rp. 100.000  kepada setiap wali murid Penerima bantuan dari Program Indonesia Pintar (PDIP) dengan alasan sebagai kontribusi terhadap anggota DPRD RI Komisi X dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah membantu siswa mendapatkan Bantuan tersebut>⁵"Karena PIP nya melalui jalur DPR RI, pengurusan berkasnya tidak cukup di sekolah. Ada tim dari DPR RI yang juga terlibat wara-wiri Lampung-Jakarta. Untuk tahun sebelumnya, biasanya kami juga memberikan transport kepada mereka. Jadi no...
DPRD Lampung Komisi V Apresiasi SPMB 2026, Transparansi dan Sistem Real Time Dinilai Jadi Terobosan Dinas pendidikan yang Sukses

DPRD Lampung Komisi V Apresiasi SPMB 2026, Transparansi dan Sistem Real Time Dinilai Jadi Terobosan Dinas pendidikan yang Sukses

Breaking News, Daerah, Lampung, Politik
Bandar Lampung —JCNEWS.IDPelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Provinsi Lampung mendapat respons positif dari DPRD Lampung.Komisi V menilai pola penerimaan siswa baru yang diterapkan tahun ini menunjukkan kemajuan, terutama dalam aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat.Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, mengatakan masyarakat kini dapat memantau perkembangan hasil seleksi secara langsung melalui sistem yang terintegrasi.Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa proses penerimaan peserta didik semakin transparan dan akuntabel.Deni menyebut keterbukaan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini patut diapresiasi. Selain hasil seleksi yang dapat diakses secara real time, pengumuman juga disampaikan sesuai jadwal yang tela...
LSM PRO RAKYAT Desak KPK RI Bongkar Dugaan Mafia Audit BPK RI di Daerah, Minta Periksa BPK RI Lampung Pasca OTT Muara Enim

LSM PRO RAKYAT Desak KPK RI Bongkar Dugaan Mafia Audit BPK RI di Daerah, Minta Periksa BPK RI Lampung Pasca OTT Muara Enim

Breaking News, Daerah, Korupsi, Lampung, Politik
Jakarta, Jcnews.id - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Bupati Muara Enim dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus berkembang. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap untuk mengatur atau menutupi temuan hasil pemeriksaan keuangan daerah.KPK RI telah mengamankan sejumlah pihak, termasuk pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan ASN BPK RI yang diduga terlibat dalam pengaturan temuan pemeriksaan.Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E, Kamis (11/6/2026) kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK RI, meminta KPK RI tidak berhenti pada penanganan kasus di Sumatera Selatan, tetapi mel...
LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Mangkraknya Proyek Tugu Exit Tol Kota Baru ITERA ke Jaksa Agung RI, Soroti Potensi Pelanggaran Hukum dan Kerugian Keuangan Negara

LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Mangkraknya Proyek Tugu Exit Tol Kota Baru ITERA ke Jaksa Agung RI, Soroti Potensi Pelanggaran Hukum dan Kerugian Keuangan Negara

Breaking News, Jakarta, Korupsi, Kriminal, Politik
Bandar Lampung, LSM PRO RAKYAT secara resmi telah melaporkan dugaan penyimpangan proyek pembangunan Tugu Exit Point Tol Kota Baru (Tugu Selamat Datang) Provinsi Lampung yang berada di kawasan ITERA, kepada Jaksa Agung RI.Laporan tersebut disampaikan terkait proyek milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung yang diduga telah lama mangkrak dan terbengkalai serta telah menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.Berdasarkan data informasi tender yang diperoleh LSM PRO RAKYAT, proyek “Pembangunan Tugu Exit Point Tol Kota Baru (Tugu Selamat Datang)” kode RUP 41701744 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp4.446.593.600,00 dengan nilai kontrak pemenang sebesar Rp4.392.960.452,00.Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umu...