Rabu, Agustus 12News That Matters
Shadow

Kriminal

Dugaan Pungli Laporan Keuangan Puskesmas di BPKAD Lamsel Menguap di Inspektorat

Dugaan Pungli Laporan Keuangan Puskesmas di BPKAD Lamsel Menguap di Inspektorat

Breaking News, Daerah, Kesehatan, Kriminal, Lampung
KALIANDA – Tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) kembali diterpa isu miring. Kali ini, dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan. Praktik culas ini diduga menyasar para bendahara Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) saat hendak menyusun dan menyerahkan laporan keuangan.Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal, oknum di BPKAD diduga sengaja mempersulit atau "memasang tarif" tertentu agar proses verifikasi laporan keuangan berjalan mulus, Sabtu (30/05/2026)."Ada dugaan pengondisian yang dilakukan oknum terhadap bendahara puskesmas saat momentum pembuatan laporan. Jika tidak (mengikuti aturan main), prosesnya cenderung dihambat," ujar sumber yang meminta...
LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Mangkraknya Proyek Tugu Exit Tol Kota Baru ITERA ke Jaksa Agung RI, Soroti Potensi Pelanggaran Hukum dan Kerugian Keuangan Negara

LSM PRO RAKYAT Laporkan Dugaan Mangkraknya Proyek Tugu Exit Tol Kota Baru ITERA ke Jaksa Agung RI, Soroti Potensi Pelanggaran Hukum dan Kerugian Keuangan Negara

Breaking News, Jakarta, Korupsi, Kriminal, Politik
Bandar Lampung, LSM PRO RAKYAT secara resmi telah melaporkan dugaan penyimpangan proyek pembangunan Tugu Exit Point Tol Kota Baru (Tugu Selamat Datang) Provinsi Lampung yang berada di kawasan ITERA, kepada Jaksa Agung RI.Laporan tersebut disampaikan terkait proyek milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung yang diduga telah lama mangkrak dan terbengkalai serta telah menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.Berdasarkan data informasi tender yang diperoleh LSM PRO RAKYAT, proyek “Pembangunan Tugu Exit Point Tol Kota Baru (Tugu Selamat Datang)” kode RUP 41701744 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp4.446.593.600,00 dengan nilai kontrak pemenang sebesar Rp4.392.960.452,00.Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umu...
Motor Pasien Raib di Parkiran RSUD Abdul Moeloek, Tanggung Jawab Pengelola Dipertanyakan

Motor Pasien Raib di Parkiran RSUD Abdul Moeloek, Tanggung Jawab Pengelola Dipertanyakan

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung
JCNEWS.ID,BANDAR LAMPUNG – Keamanan parkir di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek kembali menjadi sorotan setelah satu unit sepeda motor milik keluarga pasien dilaporkan hilang di area parkir rumah sakit milik pemerintah tersebut. Ironisnya, peristiwa itu terjadi saat pemilik kendaraan tengah berjibaku menghadapi kondisi kritis anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan medis. Korban diketahui bernama Aidul Makmur. Ia kehilangan motor semata wayangnya jenis Honda New Blade Racing tahun 2011 bernomor polisi BE 2935 DOB. Berdasarkan tiket parkir yang masih dipegang korban, motor tersebut terakhir tercatat masuk ke area parkir RSUD Abdul Moeloek pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 17.31 WIB. Aidul mengaku tidak mengetahui pasti kapan motornya hilang karena seluruh perhatian dan pikirannya tertu...
Pelaku dugaan Kekerasan Verbal Yakni Aji Collector PT. Summit OTO Finance Cabang Kalianda dilaporkan ke Polres Lampung Selatan

Pelaku dugaan Kekerasan Verbal Yakni Aji Collector PT. Summit OTO Finance Cabang Kalianda dilaporkan ke Polres Lampung Selatan

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung
Jcnews.id,LAMPUNG SELATAN - Pelaku dugaan Kekerasan Verbal Yakni Aji Collector PT. Summit OTO Finance Cabang Kalianda dilaporkan ke Polres Lampung Selatan, didampingi Pengacara dan tim UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Lamsel Jusman Hadi Selaku Ayah Dari Korban Insial EO Usia 10 Tahun melaporkan Pelaku atas dugaan tindak Pidana UU Perrlindungan Anak, Rabu (13/5/2026).Amir Hamzah ,SH. Kuasa Hukum korban Mengatakan, "Memang Benar Kami telah melaporkan Pelaku Tindak Kekerasan Verbal yang di alami oleh anak klien kami, atas Dugaan Tindak Pidana Pasal 76c dan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak, dengan Surat Laporan Nomor: LP/B/185/V/2026/SPKT/POLRES LAMPUNG SELATAN/POLDA LAMPUNG. Tanggal 13 Mei 2026 pukul 16:02 Wib." Jelas Amir...
Gedung MPP Mangkrak, Gedung Kaca Terbengkalai, Jembatan Way Bungur Disorot, LSM PRO RAKYAT Desak Kajati Lampung Periksa Bupati Lampung Timur

Gedung MPP Mangkrak, Gedung Kaca Terbengkalai, Jembatan Way Bungur Disorot, LSM PRO RAKYAT Desak Kajati Lampung Periksa Bupati Lampung Timur

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung, Politik
Jcnews.id ,Bandar Lampung, Proyek pembangunan di Kabupaten Lampung Timur yang menggunakan anggaran APBD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018 bernilai puluhan miliar rupiah kembali menjadi sorotan publik.Proyek pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Pembangunan Gedung Kaca, hingga Pembangunan Jembatan Way Bungur diduga mangkrak dan terbengkalai, diduga pembangunan gedung dan jembatan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak, bahkan disebut-sebut ditinggalkan kontraktor pelaksana. Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi oleh Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah, S.E menegaskan bahwa proyek-proyek yang menggunakan uang negara tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas. “ Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau...
Langgar SOP”Aksi Arogan Oknum Debt Collector OTO Finance Terancam Pidana

Langgar SOP”Aksi Arogan Oknum Debt Collector OTO Finance Terancam Pidana

Breaking News, Business, Daerah, Kriminal, Lampung
Jcnews.id|Lampung Selatan-Aturan debt collector di Indonesia diatur ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (POJK Nomor 22 Tahun 2023) untuk memastikan penagihan dilakukan secara manusiawi dan legal. Debt collector wajib membawa identitas resmi, surat tugas, dan sertifikat profesi, serta dilarang menggunakan kekerasan, intimidasi, atau menagih ke pihak selain debitur. Berikut salah satu poin utama aturan debt collector: -Dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun verbal, ancaman, mempermalukan konsumen di depan umum, atau menyebarkan data pribadi.Seorang oknum kolektor leasing diduga membentak anak di bawah umur saat melakukan penagihan tunggakan kendaraan di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (11/5/2026). Peristiwa tersebut membuat anak debitur mengala...
Hakim Nilai Laporan Cacat Hukum, Kesaksian Tak Akurat bukti tak jelas

Hakim Nilai Laporan Cacat Hukum, Kesaksian Tak Akurat bukti tak jelas

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung
Pesawaran, Majelis Hakim Pengadilan Negeri gedung tataan kabupaten pesawaran menjatuhkan vonis bebas kepada Bharomsyah, warga Desa Lumberejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, dalam kasus dugaan penebangan kayu jati, di wilayah dusun sangu banyu, desa Lumrejo negri katon pesawaran, Rabu 29/04/2026.Sidang putusan yang digelar pukul 13.00 WIB itu dipimpin Hakim Ketua Provita Justisia, S.H. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Bharomsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.Hakim Ketua Provita Justisia, S.H. menyebut laporan yang dibuat pelapor Sumarno cacat hukum. Selain itu, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa dinilai tidak akurat dan tidak saling bersesuaian. “Unsur pidana tidak te...
PFI Kecam Intimidasi Kepala Dinas PSDA terhadap Wartawan, Tegaskan Pers Dilindungi Undang-Undang

PFI Kecam Intimidasi Kepala Dinas PSDA terhadap Wartawan, Tegaskan Pers Dilindungi Undang-Undang

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung, Politik
LAMPUNG – Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Juniardi SIP SH MH mengeluarkan pernyataan sikap keras menanggapi dugaan pengancaman dan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) terhadap jurnalis yang sedang bertugas.​Tindakan intimidasi tersebut dinilai sebagai preseden buruk bagi kemerdekaan pers dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya, pihak PFI menegaskan bahwa kerja-kerja jurnalistik merupakan amanah undang-undang dalam menjamin hak publik untuk tahu.​"Kami mengecam keras segala bentuk intimidasi, baik fisik maupun verbal, terhadap jurnalis. Pejabat publik seharusnya memahami bahwa wartawan bekerja di bawah perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," tegas Juniardi dalam keterangan ...
Viral Dugaan Pungli di Lapas Kalianda, Publik Desak APH Bongkar Dugaan “Permainan” di Balik Tembok Penjara

Viral Dugaan Pungli di Lapas Kalianda, Publik Desak APH Bongkar Dugaan “Permainan” di Balik Tembok Penjara

Breaking News, Daerah, Kriminal, Lampung, Politik
JCNews.id, Lampung Selatan — Viral di media sosial, tudingan dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda memicu sorotan publik. Meski pihak lapas membantah keras tudingan tersebut, desakan agar aparat penegak hukum turun tangan justru semakin menguat.Tudingan itu mencuat setelah akun anonim TikTok bernama Kalianda16 mengunggah dugaan praktik pungli yang menyeret nama salah satu staf lapas, Muhammad Faza Pandunegoro (MFP). Unggahan tersebut cepat menyebar dan memantik berbagai spekulasi di tengah masyarakat.Menanggapi viralnya tudingan itu, Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Benny Nurrahman, memberikan klarifikasi kepada sejumlah awak media di taman pengunjung lapas setempat.Benny mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan intern...
Mantan Kades Bangunan IS Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa

Mantan Kades Bangunan IS Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa

Breaking News, Daerah, Korupsi, Kriminal, Lampung
Lampung Selatan - Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menetapkan seorang kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa. Tersangka berinisial IS (45), yang menjabat sebagai Kepala Desa Bangunan, Kecamatan Palas, langsung ditahan usai penetapan pada Rabu (29/4/2026) siang.  Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Selatan menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa tahun 2024.Kasi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Agung Trisa Fadilah Burdan, menjelaskan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang cukup untuk di naikan ke penyidikan. “Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara...